Metaranews.co, Kediri – Mendorong keterbukaan informasi publik, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta keberanian kepala dinas untuk berani terbuka ketika dimintai akses informasi dari awak media.
“Kepala dinas wajib memberikan informasi, kalau ada kepala dinas yang masih sulit maka kita jadikan catatan dan evaluasi bagi kepala dinas tersebut,” kata Mas Dhito.
Pernyataan itu diucapkan Mas Dhito dalam acara ngopi bareng wartawan di Rumah Makan Keboen Rodjo, Kamis (26/1/2023).
Pada kesempatan itu, Mas dhito memberi ruang bagi wartawan untuk memberikan pertanyaan, kritik maupun saran bagi pemerintah Kabupaten Kediri.
Salah satu persoalan yang disampaikan wartawan dalam acara itu terkait sulitnya mendapatkan akses informasi dari beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten Kediri. Bahkan, ketika dimintai konfirmasi, kepala dinas terkesan melempar tanggung jawab kepada pejabat dibawahnya untuk memberikan statement.
“Kita wajibkan tidak boleh dilempar, kepala dinasnya yang harus menjawab langsung,” ungkap Mas Dhito.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kediri Bambang Iswahyoedhi mengapresiasi pernyataan Mas Dhito terkait keterbukaan informasi di dinas-dinas dalam pemerintahannya.
Kepala dinas dalam memberikan statement tak dipungkiri akan berfikir keras ketika berkaitan dengan kebijakan bupati. Sebab, statement yang muncul akan memberikan penilaian masyarakat kepada dinas terkait maupun pemerintah daerah.
Menurut dia, harus ada indikator-indikator yang bisa dijadikan pedoman bagi kepala dinas, supaya dalam memberikan statemen kepada media tetap sesuai dengan ranah kepala dinas.
“Kami memberikan apresiasi, tapi kami harapkan ada indikator-indikator yang bisa disampaikan kepala dinas, mana yang menjadi ranah dan harus dijawab apabila wartawan hadir di sana,” ucapnya memberikan masukan.
Mas Dhito menegaskan, pihaknya akan menyampaikan kritik dan saran dari wartawan kepada kepala dinas di pemerintah Kabupaten Kediri. Pada prinsipnya pihaknya akan melakukan evaluasi dan mendorong keberanian kepala dinas untuk keterbukaan publik.
“Selama itu masih dalam konteks atau koridor-koridor yang sesuai dengan fungsinya saya rasa tidak ada masalah,” tandas Mas Dhito.
