Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RaPerDa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029, Khusnul Arif, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk lebih memperhatikan keberadaan Bandara Dhoho Kediri, yang belum bisa maksimal dalam pengembangannya.
Pria yang kerap disapa Mas Pipin itu menyebut Bandara Dhoho yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu jika mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah pusat, provinsi dan Daerah, akan mempunyai multiplier effect yang luar biasa bagi kawasan Kediri dan sekitarnya.
“Saya minta Gubernur Jatim melihat potensi secara makro adanya Bandara Dhoho, dan membuat perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait dengan Perencanaan dalam RPJMD Provinsi Jatim, yang saat ini sedang dalam Pembahasan Bersama DPRD Provinsi Jatim, Saya meminta juga agar Gubernur Jatim memasukkan program fasilitasi, dan dukungan pengembangan Bandara Dhoho Kediri menjadi Bandara Internasional dalam RPJMD Provinsi Jatim 2025 – 2029,” ujar Mas Pipin yang juga menjabat sebagai Wakil ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Sabtu (17/5/2025).
Menurut Mas Pipin, keberadaan Bandara Dhoho bakal sangat menguntungkan masyarakat, tak hanya masyarakat Kabupaten Kediri, tapi juga masyarakat 13 daerah di sekitar Kediri.
“Bahwa bandara ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kabupaten Kediri saja, tapi juga memerlukan provinsi untuk hadir ketika sudah selesai untuk memaksimalkannya,” ungkap Mas Pipin.
“Maka harus ada komunikasi lintas kabupaten dan kota, tidak hanya Kabupaten Kediri, tapi juga harus melibatkan pemerintah Kota Kediri dan kabupaten-kabupaten penyangga di sekitarnya seperti Nganjuk, Tulungagung, Kota dan Kabupaten Blitar, Jombang, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Kota dan Kabupaten Madiun, Ngawi dan lainnya, namun ini yang memfasilitasi seharusnya adalah provinsi,” lanjutnya.
Pemprov Jatim, kata Mas Pipin, seharusnya bisa memfasilitasi pembangunan infrastruktur – terutama jalan – guna menumbuhkan potensi pariwisata di masing-masing kabupaten di sekitar Bandara Dhoho.
“Ini Kabupaten Kediri tidak bisa berjalan sendiri, harus ada keikutsertaan kabupaten lain. Potensi wisata apa yang kemudian bisa dimaksimalkan di daerah penyangga ini juga menjadi penting. Bandara ini akan ramai ketika kita membuka peluang orang untuk nyaman berlama-lama di Kabupaten Kediri. Kalau tidak wisata, ada industri yang kemudian bisa hadir di kediri,” tuturnya.
Selain itu, Mas Pipin juga meminta Pemprov Jatim membantu agar Bandara Dhoho segera melayani penerbangan ke Arab Saudi, untuk melayani keperluan haji dan umrah.
Untuk memuluskan hal itu, kata Mas Pipin, dibutuhkan cawe-cawe Pemprov Jatim.
“Salah satunya beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk haji ini, misalkan ada embarkasi. Ini Pemorov (Jatim) harus turun tangan,” tegasnya.
Selain Pemprov Jatim, ia juga mendorong Pemerintah Pusat untuk turut serta dalam membantu beberapa hal, seperti pengaturan wilayah udara di bagian selatan Jawa Timur, yang sebelumnya menjadi area latihan pesawat tempur Lanud Iswahjudi.
“Penting bagi pemerintah pusat untuk mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan antara semua pemangku kepentingan dan pakar transportasi. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam merealisasikan akses transportasi udara di wilayah selatan Jawa Timur, sehingga impian masyarakat untuk memiliki konektivitas udara dapat terwujud,” paparnya.
“Dengan adanya kolaborasi erat dan dialog konstruktif, diharapkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat ditemukan, mempercepat kemajuan di sektor transportasi dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat setempat,” pungkas Mas Pipin.
