Metaranews.co, News – Mantan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq diperiksa Polda Jawa Timur soal dugaan penerimaan dana bantuan erupsi Semeru, Selasa (3/9/2024).
Terkait adanya pemeriksan tersebut dibenarkan oleh Kompol Putu Angga Kanit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.
“Iya reschedule (jadwal ulang), baru bisa hari ini. Masih panjang, baru ini, kami baru memeriksa beberapa pihak,” katanya
Thoriq diperiksa usai lima orang saksi lainnya, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang.
“Yang menerima itu kan pendapatan daerah dan BPBD yang mencairkan. Kan gitu,” katanya lagi.
Adapun pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat soal dugaan penerimaan dan penyaluran dana bantuan erupsi Semeru yang bersumber dari swasta dan pemerintah.
Ia diperiksa karena saat itu memegang kekuasaan tertinggi tentang keuangan daerah.
“Dari sumbangan dana bantuan, dari swasta. Iya banyak pihak yang bantu. Bukan cuma swasta aja. Dari Pemkab Bojonegoro, yang mungkin PAD-nya besar membantu. Ada juga seperti itu. Termasuk warga masyarakat perorangan. Intinya masih kami dalami,” imbuhnya.
Pemeriksaan Thoriq hari ini juga masih sebatas sebagai saksi.
“Belum ada (menyebut soal kerugian negara). Hanya aduan terkait penerimaan dan penyalurannya. Intinya Polda (Jatim) menindaklanjuti laporan aduan dari masyarakat. Salah satunya ada demo di depan. Ada surat masuk ke polda krimsus. Disposisi ke Tipikor terkait dugaan penyimpangan penerimaan dan penyaluran dana bantuan penanggulangan erupsi Semeru tahun 2021, 2022 dan 2023, kalau gak salah,” bebernya.
Sementara itu, menurut Thoriq, Pemkab tidak ikut mengelola sama sekali bantuan yang diterima swasta.
“Yang tadi diklarifikasi ditanya banyak lembaga yang menerima bantuan misalnya pramuka terus kemudian hampir semua forum zakat, Baznas, Lazuznu, Laziz Muhammadiyah, Dompet Dhuafa, hampir semua (menerima),” katanya.
Ia menyebut bahwa ada sejumlah pihak yang membuka donasi atau menerima bantuan salah satunya Pramuka Lumajang senilai miliaran rupiah, tapi tidak dilaporkan ke Pemkab Lumajang.
“Tapi pemda tidak mendapat laporan berapa dapatnya, secara utuh operasional untuk apa saja tidak dapat. Ditanya apa saya sebagai bupati menunjuk lembaga itu menerima bantuan ya saya jawab gak ada, gak menunjuk,” paparnya.
Thoriq pun mengaku tak mau ambil pusing soal laporan ini menjelang Pemilihan Kepala Daerah untuk menghambat langkah politiknya yang kembali mencalonkan diri jadi Bupati Lumajang lagi.
