Metaranews.co, Samarinda – Seperti irama yang tak sejalan, pembangunan di Kalimantan Timur masih diwarnai disharmoni antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah menyebut lemahnya koordinasi menjadi akar pemborosan dan tumpang tindih program yang terus terjadi.
“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” ujarnya pada Senin (26/5/2025).
Politisi dari dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini menilai penyelarasan program pembangunan sejak tahap awal sangat penting untuk menghindari pemborosan dana APBD.
Ketidaksepahaman antar wilayah menyebabkan banyak kegiatan pembangunan tak tepat sasaran dan berujung pada inefisiensi.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar rapat koordinasi (rakor) antara Gubernur, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Provinsi dijadikan agenda tetap dan berlangsung berkala.
Rakor tersebut dinilainya akan menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan tersinkronisasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Apalagi, dengan proyeksi penurunan anggaran fiskal Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, efisiensi menjadi kian mendesak.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Syarifatul juga menyinggung pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah seperti GRATISPOL dan JOSPOL.
Menurutnya, tanpa dukungan dari pihak perusahaan besar di Kaltim, program-program itu berisiko mandek dan hanya berakhir sebagai formalitas belaka.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan gratis pol dan jos pol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tegasnya.
Ia pun berharap Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki pola koordinasi lintas wilayah.
Menurutnya, komunikasi yang terstruktur dan intensif akan membawa dampak besar terhadap efektivitas pembangunan daerah.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah,” pungkas Syarifatul.(ADV)
