Metaranews.co, News – Film dokumenter berjudul Dirty Vote yang belakangan trending dan menjadi sorotan publik menjelang pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari mengundang berbagai komentar dari berbagai pihak.
Salah satunya yaitu Timnas pasangan Capres dan Cawapres No 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengatakan, film dokumenter yang rilis hari Minggu (11/2/2024) kemarin dan dipandu tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari itu secara terang benderang mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024.
“Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” kata Iwan dalam keterangannya dikutip dari suara.com pada Senin (12/2/2024).
Iwan menilai Dirty Vote setidaknya bisa dijadikan media edukasi bagi masyarakat untuk memperlihatkan kotornya politisi-politisi memainkan demokrasi.
“Film dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka,” kata Iwan.
Timnas AMIN, kata Iwan, berpandangan Dirty Vote menjelaskan kecurangan yang terjadi sudah didesain sedemikian rupa.
“Kami melihat semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian tetapi terencana dengan baik,” ujarnya.
Satu-satunya pihak yang paling dapat diduga telah melakukan kecurangan dalam Pemilu 2024, menurut Iwan, adalah penguasa.
“Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan,” beber Iwan.
Dia bilang, Dirty Vote juga sudah membuka borok penguasa selama Pemilu 2024. Penguasa seolah-olah secara busuk menggunakan lembaga negara hanya untuk mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Dari film dokumenter ini masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas dan tidak beretika,” ucap Iwan.
“Mempermainkan demokrasi, hukum dan mengatur semuanya baik eksekutif, pemerintah daerah, kepala desa, MK, Bawasu, KPK, KPU, Kepolisian untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya,” tambahnya.
Sebagai informasi, film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2/2024).
Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Dalam film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu, Feri Amsari salah satunya menyinggung soal kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu.
Mulai dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Bundaran HI, hingga pertemuan Gibran dengan sejumlah kepala desa di Istora Senayan.
Lebih lanjut dalam film tersebut juga disinggung perihal integritas para ketua dan anggota Bawaslu RI, di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai Juri Ardiantoro yang kekinian menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
penulis : adinda
