Metaranews.co, Samarinda – Seruan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya haji dan membangun perkampungan haji di Mekkah mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif daerah. Salah satunya datang dari Damayanti, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang menilai inisiatif tersebut sebagai langkah awal reformasi struktural layanan haji nasional.
Usulan Presiden agar biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) Indonesia lebih murah dari Malaysia mencuat pada awal Juli ini. Saat ini, jemaah haji Indonesia membayar Bipih sebesar Rp55,43 juta dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rp89,41 juta. Sementara itu, Malaysia memberikan subsidi signifikan bagi kelompok berpendapatan rendah (B40) dan menengah (M40), sehingga mereka cukup membayar sekitar Rp36,3 juta hingga Rp53 juta.
Menanggapi hal ini, Damayanti menegaskan bahwa revisi sistem penyelenggaraan haji harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kita sudah terlalu sering mendengar keluhan masyarakat soal pelayanan haji yang tidak sebanding dengan biaya dan waktu tunggu yang begitu panjang. Ini menjadi catatan serius dan harus ada solusi struktural,” ujar Damayanti kepada wartawan pada Senin (5/5/2025) yang lalu.
Ia juga mengkritisi kondisi saat ini yang dinilai belum optimal, mulai dari panjangnya antrean, tingginya biaya, hingga kualitas fasilitas yang tidak sesuai harapan. Banyak jemaah, katanya, merasa kecewa setelah bertahun-tahun menabung demi berangkat ke Tanah Suci.
“Banyak masyarakat yang sudah menabung sejak lama, tapi saat berangkat mereka kecewa karena fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Ini jelas sangat disayangkan. Maka, pembentukan BP Haji ini diharapkan bisa membawa perbaikan besar,” tambahnya.
Damayanti menilai, pembentukan Badan Pengelola Haji (BP Haji) harus disertai pengawasan ketat dan sistem transparan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan teknis di lapangan. Hal ini penting agar ibadah haji tetap menjadi pengalaman spiritual yang mulia dan tidak ternoda oleh masalah manajemen.
“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi momen sakral justru tercoreng karena masalah teknis dan manajerial,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Damayanti menyatakan akan mendorong agar pembentukan BP Haji juga diperluas ke daerah-daerah guna memastikan distribusi layanan berjalan adil dan efisien.
“Ini bukan hanya soal sistem, tapi soal keadilan dan pelayanan terhadap rakyat. Haji bukan sekadar perjalanan, tapi ibadah yang harus disiapkan dengan baik, termasuk dari sisi penyelenggaraannya,” tutupnya.(ADV)
