Metaranews.co, Samarinda – Pemilihan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa kota besar di Kalimantan Timur mengundang sorotan tajam dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia mempertanyakan logika kebijakan yang menempatkan sekolah untuk masyarakat miskin di kawasan yang sudah memiliki akses pendidikan relatif baik.
“Saya heran pemilihan lokasi Sekolah Rakyat ini,” ujar Darlis saat diwawancarai oleh niaga.asia pada Jumat (16/5/2025).
Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dirancang untuk memberikan layanan pendidikan lengkap gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Fasilitas yang ditawarkan meliputi penginapan, makan, serta alat belajar, dengan sistem pendidikan berasrama dari jenjang SD hingga SMA.
Namun, beberapa lokasi pembangunan yang direncanakan—seperti SMA 16 Samarinda, SMA Melati di Jalan Rifaddin, Bukit Biru di Tenggarong (Kukar), Gunung Tabur di Berau, dan Lawe-Lawe di Penajam Paser Utara—menurut Darlis, tidak mencerminkan semangat pemerataan akses pendidikan.
“Di wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Tenggarong sudah memiliki akses pendidikan yang memadai, termasuk sudah banyak sekolah swasta. Rasa kurang tepat,” tegasnya.
Ia menilai bahwa semangat awal pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk menyasar komunitas-komunitas terpencil dan terisolir, seperti di Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kutai Timur, yang hingga kini masih menghadapi hambatan serius dalam hal akses pendidikan.
“Justru waktu ide pertama pendirian Sekolah Rakyat itu, kita menyangkanya fokusnya ke komunitas-komunitas yang kurang mampu dan yang akses ke fasilitas pendidikan sulit,” lanjutnya.
Darlis berharap agar Kementerian Sosial dapat meninjau kembali kebijakan penempatan sekolah ini dan mengarahkannya ke daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terisolir, dan Terpencil).
“Makanya mudah-mudahan pemerintah pusat bisa juga memfokuskan pendidikan Sekolah Rakyat itu di daerah-daerah 3T tadi itu ya, terutama daerah-daerah pedalaman seperti di Mahulu, Kutim, dan Kubar,” harap Darlis.
Ia juga menambahkan bahwa di beberapa kecamatan di Kukar, masih banyak wilayah yang belum memiliki akses pendidikan layak.
“Kalau di Kukar masih ada wilayah-wilayah yang susah, karena dulu saya lama mewakili Kukar. Saya juga melihat ada beberapa kecamatan yang akses pendidikannya sangat sulit,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat seharusnya menjadi alat untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini tertinggal dari sisi pendidikan.
“Keberadaan Sekolah Rakyat ini harusnya menjawab rasa keadilan masyarakat terhadap akses pendidikan,” pungkasnya.(ADV)
