Metaranews.co, Samarinda – Program bantuan pendidikan tinggi Gratispol kembali menjadi sorotan dalam forum diskusi publik bertema “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” yang digelar di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025). Agenda ini diprakarsai oleh BEM FISIP Unmul, Pokja 30, dan Gabungan Aliansi, serta menghadirkan anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, sebagai narasumber utama.
Dalam suasana penuh dialog terbuka, Sarkowi menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program pendidikan daerah. “Saya memberikan apresiasi, karena ini bagian dari hak publik. Masyarakat berhak mengetahui bahkan mengkritisi kebijakan publik,” ujarnya, seraya mendorong agar ruang diskusi serupa diperluas demi memperkuat akuntabilitas.
Isu utama yang mencuat adalah ketidakjelasan teknis program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT), termasuk kebingungan mahasiswa terkait pencairan dana. Sarkowi menjawab bahwa dana bantuan tersebut tetap tersedia, namun saat ini masih dibekukan di akun masing-masing penerima.
“Ini persoalan komunikasi. Saya sudah minta kepada Biro Kesra dan Dinas Pendidikan agar membuka chanel komunikasi pendidikan, bahkan saya sarankan pakai live di media sosial saja, biar langsung bisa tanya-jawab,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa DPRD Kaltim telah menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan pelaksanaan Gratispol sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Meski dasar hukum program ini masih berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub), ia mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) agar program punya kekuatan hukum lebih kokoh.
Salah satu sorotan dalam forum datang dari Pokja 30, yang menyinggung rekam jejak anggota tim BKT sebelumnya yang pernah bermasalah. Sarkowi menanggapi dengan menyebut bahwa penunjukan tim merupakan kewenangan gubernur, dan DPRD akan fokus pada hasil kerja serta dampak program tersebut.
“Tentu kita tidak boleh langsung skeptis. Kita beri kesempatan, tapi tetap kita awasi. Kalau ada temuan, baru kita bertindak lebih jauh,” ujarnya.
Diskusi yang diwarnai antusiasme mahasiswa ini menjadi sinyal positif terhadap iklim partisipatif dalam pembangunan pendidikan di Kaltim. Kegiatan seperti ini dianggap penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan publik demi kualitas layanan pendidikan yang lebih baik. (ADV).
