Metaranews.co, Samarinda – Ketergantungan pada pusat dinilai tidak lagi cukup menopang keuangan daerah. Dalam upaya mendorong kemandirian fiskal, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengusulkan agar pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil dan alur sungai kepada pemerintah daerah.
Sapto menyampaikan hal itu pada Minggu (11/5/2025), di Kantor Badan Kesbangpol Kalimantan Timur. Menurutnya, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan wilayah perairan sangat besar dan belum dimanfaatkan maksimal selama ini. Langkah ini dianggap penting menyusul prediksi penurunan APBD Kaltim tahun 2026 dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun.
“Saat ini yang lagi santer adalah bagaimana kita bisa mencoba meminta kepada pemerintah pusat agar kewenangan pengelolaan alur sungai dan wilayah laut dari 0 sampai 12 mil diserahkan ke daerah. Itu potensi pendapatan luar biasa,” kata Sapto.
Politikus senior Partai Golkar dari dapil Samarinda ini menegaskan bahwa Kaltim memiliki beragam potensi PAD di luar sektor pertambangan. Ia menekankan pentingnya penguatan sektor lain seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
“Banyak, sektor PAD itu banyak ya. Artinya, apapun yang mau kita dorong itu banyak potensinya. Bukan hanya bicara masalah tambang seperti selama ini, tetapi juga UMKM daerah,” imbuhnya.
Menurut Sapto, UMKM di Kaltim perlu diperkuat dengan dukungan regulasi yang berpihak, kemudahan akses permodalan, serta peningkatan infrastruktur pemasaran. Hal ini diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD secara berkelanjutan.
Dijelaskan Sapto, apabila pengelolaan wilayah perairan diserahkan ke daerah, maka berbagai aktivitas ekonomi di wilayah tersebut akan dapat dikenakan retribusi atau pajak daerah yang sah. Ini termasuk layanan transportasi sungai, pemanfaatan ruang laut, hingga pengelolaan sumber daya perairan lainnya.
“Pemerintah provinsi secara bersama-sama harus mencoba untuk meminta hak pengelolaan sungai dan laut,” sarannya.
Sapto juga menyambut baik pendekatan kebijakan fiskal yang lebih terbuka di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Ia berharap langkah ini menjadi tonggak baru dalam strategi memperkuat keuangan daerah yang tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.
“Jangan terus-terusan bergantung pada pusat atau DBH saja. Kita harus punya keberanian untuk mengelola potensi kita sendiri,” pungkasnya.
Dorongan ini mencerminkan semangat otonomi daerah yang lebih nyata, terutama dalam konteks pengelolaan kekayaan lokal demi memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang di Kalimantan Timur.(ADV)
