Metaranews.co, Samarinda – Keputusan pemerintah pusat menetapkan kembali Jakarta sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menuai reaksi keras dari DPRD Kalimantan Timur. Syarifatul Sya’diah, anggota Komisi III, menyebut kebijakan ini sebagai langkah mundur yang melemahkan legitimasi simbolik Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
“IKN sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, semestinya upacara kenegaraan seperti ini tetap digelar di sana. Kenapa harus dipindahkan ke Jakarta lagi?” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Senin (28/7/2025).
Syarifatul, yang juga legislator Partai Golkar, menilai bahwa peringatan HUT RI bukan hanya seremoni tahunan, tetapi sarat dengan makna politik dan kenegaraan. Menurutnya, pelaksanaan upacara di IKN seharusnya menjadi simbol konsistensi komitmen pemerintah terhadap pemindahan ibu kota.
“Ini bukan hanya soal seremoni. Tapi soal konsistensi komitmen. Kegiatan nasional seperti ini seharusnya bisa memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi Kaltim, apalagi dalam masa transisi pemerintahan ke IKN,” jelasnya.
Ia menganggap keputusan kembali ke Jakarta mencerminkan kurangnya keyakinan pemerintah terhadap kesiapan IKN. Padahal, fasilitas dasar seperti jalan, perkantoran, hunian ASN, dan sarana pendukung lainnya telah mulai difungsikan.
“Kalau kita hanya membangun jalan dan gedung, tapi simbol-simbol kenegaraan tetap di Jakarta, maka transisi ibu kota hanya sebatas fisik, tidak menyentuh aspek substansialnya,” tegas Syarifatul.
Dalam pandangannya, pelaksanaan upacara HUT RI di IKN bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat identitas dan peran simbolik IKN sebagai pusat kekuasaan baru Indonesia. Ia juga menilai momen ini penting untuk menegaskan eksistensi negara di wilayah baru.
“Momentum HUT RI ini harusnya dimanfaatkan untuk menegaskan eksistensi IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Langkah simbolik seperti ini punya dampak besar terhadap narasi nasional,” pungkasnya.
Dengan kritik tersebut, DPRD Kaltim mendesak pemerintah pusat agar lebih visioner dan berkomitmen dalam memperkuat posisi IKN, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui simbol-simbol kenegaraan yang nyata. (ADV)
