Metaranews.co, Samarinda – Masalah klasik yang membelit Kabupaten Paser kembali disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana.
Dalam keterangannya belum lama ini di Gedung DPRD Kaltim, Yenni menyebut bahwa sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat masih menjadi persoalan mendasar yang belum kunjung tuntas hingga kini.
Selama dua periode menjadi legislator, Yenni mengaku rutin memilih Paser sebagai lokasi reses.
Dari pengalamannya, aspirasi masyarakat selalu berkutat pada empat hal: layanan pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur dasar, serta kebutuhan alat produksi untuk sektor pertanian dan perikanan.
“Kalau reses saya pasti ke Paser, selalu itu-itu aja yang jadi keluhan masyarakat—pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sama kebutuhan ekonomi seperti alat tangkap, pupuk, mesin,” ujar Yenni.
Ia menambahkan, masyarakat pesisir di Paser banyak mengeluhkan keterbatasan alat tangkap ikan dan akses pelayanan dasar.
Di sektor pertanian, permintaan terbanyak adalah pupuk dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
“Nelayan pasti minta alat tangkap, petani minta pupuk dan mesin, itu yang sering muncul. Saya turun ke pesisir dan memang kebutuhannya itu yang belum terjawab,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang belum merata juga menjadi sorotan. Banyak warga mengeluhkan sekolah yang belum layak dan akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau, khususnya di daerah terpencil.
“Namanya kabupaten itu pasti butuh pembangunan. Jembatan longsor, banjir belum tertangani, listrik juga belum merata. Itu enggak berubah dari dulu,” tuturnya dengan nada prihatin.
Meski begitu, Yenni mengakui bahwa sejumlah persoalan telah dicatat dan sebagian masuk dalam pengusulan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi. Namun, karena keterbatasan anggaran, tidak semua aspirasi bisa diakomodasi sekaligus.
“Dari periode pertama sampai sekarang, isinya ya begitu. Tapi semua harus pelan-pelan, mana yang bisa dulu. Enggak bisa langsung semua dijawab,” jelasnya.
Yenni menekankan pentingnya skema Bankeu sebagai jembatan pemenuhan kebutuhan dasar daerah-daerah dengan keterbatasan fiskal. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal agar usulan warga tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tetapi benar-benar terealisasi menjadi program nyata.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, menurutnya, adalah kunci agar perencanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.(ADV)
