Metaranews.co, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Gerindra, Ekti Imanuel, menyoroti minimnya respons kepala daerah di Kaltim dalam menyambut program Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Ia menyebut hanya Pemerintah Kota Samarinda yang menunjukkan kesiapan konkret menjalankan program ini.
“Sekolah Rakyat itu di Kaltim baru Samarinda saja yang siap. Ini kan tergantung dari kepala daerahnya, cepat menanggapi atau tidak,” kata Ekti saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Selasa (10/6/2025) yang lalu.
Ekti menegaskan, kepala daerah harus aktif menjemput program pusat dan tidak hanya menunggu instruksi. Menurutnya, kesiapan administratif menjadi kunci agar daerah tidak tertinggal dalam memanfaatkan peluang pembangunan dari pusat.
“Administrasinya ini kan penting, seharusnya dari kepala daerahnya yang menjemput hal-hal seperti itu,” tambahnya.
Sebagai anggota legislatif, Ekti menyatakan bahwa DPRD mendukung penuh program-program pendidikan pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM, meski secara fungsi DPRD hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Kalau kita dari DPRD ini kan sifatnya hanya pengawasan saja. Kebijakan-kebijakan seperti itu tentu kita sangat mendukung,” tegas politisi kelahiran 1977 ini.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ditujukan untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah tertinggal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Dr. Asli Nuryadin, mengonfirmasi bahwa Pemkot Samarinda sudah menyiapkan lahan di kawasan Palaran untuk pembangunan sekolah berasrama.
“Tanah kita sudah punya, Kemensos sebagai pengampu sekolah rakyat sudah bisa membangun sekolah rakyat di situ,” ujarnya.
Asli juga menyebut bahwa untuk tahun ajaran 2025/2026, sekolah rakyat yang difasilitasi Pemkot Samarinda telah mulai menerima sekitar 100 siswa baru, sementara lokasi sekolah sementara menggunakan bangunan sewa dari pihak ketiga.
Rencananya, tiga Sekolah Rakyat akan hadir di Samarinda, dua di antaranya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan satu oleh Pemkot Samarinda.
Dengan kesiapan yang sudah ditunjukkan Samarinda, Ekti berharap kabupaten/kota lain di Kaltim segera mengambil inisiatif serupa agar tidak tertinggal dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif. (ADV).
