Metaranews.co, Samarinda – Angka kemiskinan yang masih tinggi di wilayah pedalaman Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel.
Ia menyoroti kondisi di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang dinilainya memerlukan perhatian lebih dari semua pihak, khususnya dalam konteks sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Ekti mengakui bahwa kedua daerah tersebut tengah berada dalam masa transisi, mengingat kepala daerah yang masih baru menjabat dengan visi dan misi pembangunan yang masih dalam tahap awal pelaksanaan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi selalu siap mendukung upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Kita tahu bupati di Kubar masih baru. Mereka pasti punya visi untuk memajukan daerahnya masing-masing. Kami dari DPRD dan Pemprov Kalimantan Timur akan terus mendukung langkah-langkah yang diambil,” ujar Ekti Imanuel pada Sabtu (17/5/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Barat tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kutai Barat tercatat sebanyak 14,49 ribu jiwa atau 9,56 persen dari total penduduk. Sedangkan Mahulu tahun 2024 mencapai 10,75 persen jumlah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 2.900 jiwa, dengan garis kemiskinan ditetapkan pada Rp 792.742 per kapita per bulan. Naik sebesar 7,03 persen dibandingkan 2023.
Meskipun secara nasional Kalimantan Timur menempati posisi ketiga terendah dalam kategori kemiskinan ekstrem setelah Bali dan Kepulauan Riau, namun kesenjangan antarwilayah di dalam provinsi masih perlu diperbaiki.
Ekti Imanuel menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas bersama, tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial tetapi juga melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan infrastruktur yang menunjang produktivitas masyarakat.
“Kita ingin daerah-daerah seperti Mahulu dan Kubar tidak tertinggal. Dengan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kita bisa menurunkan angka kemiskinan dengan lebih cepat dan efektif,” tegasnya.
Dengan komitmen yang kuat dari semua lini pemerintahan, diharapkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Kalimantan Timur, termasuk yang berada di wilayah terluar dan terdalam. (ADV)
