Metaranews.co, Samarinda – Sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur terhadap rendahnya capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Bumi Etam. Dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar Senin (2/6/2025) pekan lalu, Fraksi Golkar mendesak agar sektor kebudayaan mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah provinsi.
“Indeks ini diukur berdasarkan tujuh dimensi budaya, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, literasi budaya, dan gender,” ujar Syarifatul Sya’diah, Juru Bicara Fraksi Golkar.
Data yang dipaparkan menunjukkan fluktuasi IPK Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, IPK berada di angka 55,47. Namun sempat menurun pada 2020 dan 2021 menjadi 53,25 dan 52,49. Kenaikan baru terlihat pada 2023, ketika IPK kembali meningkat menjadi 57,56.
Sayangnya, beberapa dimensi masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya, dan gender. Fraksi Golkar menilai hal ini sebagai sinyal lemahnya perhatian terhadap pemajuan kebudayaan.
Untuk itu, mereka mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim membentuk Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri, terpisah dari Dinas Pendidikan, agar program kebudayaan lebih fokus dan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
“Dengan adanya dinas tersendiri, maka alokasi program dan anggaran pemajuan kebudayaan bisa lebih optimal, terfokus, dan terarah,” tegas Syarifatul.
Usulan ini dinilai sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam RPJMD 2025–2029, khususnya pada poin peningkatan kehidupan beragama dan pelestarian budaya. Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa Kaltim sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Kita sudah punya Perda sebagai pijakan. Tinggal komitmen pemerintah dan kebijakan anggaran yang harus diperkuat,” ujarnya.
Fraksi Golkar menekankan bahwa budaya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi fondasi penting bagi karakter dan identitas daerah. Tanpa pembangunan budaya yang serius, jati diri Kaltim dikhawatirkan akan tergerus oleh arus modernisasi.
“Pembangunan budaya adalah pembangunan karakter bangsa. Apabila budaya terabaikan, maka jati diri daerah juga akan tergerus,” tutup Syarifatul. (ADV)
