Metaranews.co, Samarinda – Di balik keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencapai realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp22,8 triliun atau 104,7 persen dari target, Fraksi PAN–NasDem justru menyoroti sisi lain: lemahnya serapan belanja dan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Hal itu disampaikan oleh Abdul Giaz, juru bicara Fraksi PAN–NasDem, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim di Gedung B, Selasa (17/6/2025). Ia mengapresiasi capaian realisasi yang melebihi target Rp21,22 triliun, namun menggarisbawahi beberapa catatan penting terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Giaz, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah hanya mencapai Rp237,69 miliar atau 91,90 persen dari target Rp258,66 miliar. Ia menilai angka ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan aset daerah yang bisa memberi kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.
Ia juga menyoroti pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum sebanding dengan besarnya penyertaan modal pemerintah.
“Ini artinya, kinerja BUMD di Kaltim belum mencerminkan efektivitas dari dana yang disuntikkan. Mohon hal ini dijelaskan secara rinci,” ujar Giaz dalam forum resmi tersebut.
Kritik tajam juga disampaikan terhadap realisasi insentif fiskal dari pemerintah pusat. Dari target Rp21,50 miliar, hanya terealisasi Rp2,66 miliar atau sekitar 12,4 persen. Fraksi PAN–NasDem menilai rendahnya pencapaian ini mencerminkan perlunya evaluasi kinerja daerah yang menjadi dasar penyaluran insentif dari APBN.
“Insentif fiskal merupakan bentuk dukungan dari APBN sebagai imbalan atas kinerja daerah. Realisasi yang hanya 12,4 persen ini mencerminkan perlunya perbaikan serius dalam capaian kinerja pemerintahan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, terkait belanja daerah, serapan anggaran tercatat hanya 92,19 persen atau sekitar Rp20,46 triliun dari target Rp22,9 triliun. Fraksi PAN–NasDem meminta penjelasan atas rendahnya penyerapan, khususnya pada program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat seperti UMKM dan sektor ekonomi produktif.
Salah satu sorotan paling tajam adalah soal Silpa tahun 2024 yang melonjak drastis menjadi Rp2,597 triliun, jauh lebih besar dibandingkan Silpa tahun 2023 sebesar Rp976,5 miliar.
“Mengapa Silpa bisa sebesar ini? Apakah karena perencanaan yang kurang tepat atau pelaksanaan kegiatan yang lambat?” tanya Giaz. Ia mendorong agar Silpa ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
Menutup pandangannya, Fraksi PAN–NasDem menyerukan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel, efisien, dan responsif agar manfaat belanja daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas di Kalimantan Timur. (ADV)
