Metaranews.co, Samarinda – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menilai pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024 menunjukkan tren positif, namun mengingatkan agar penggunaan surplus pendapatan dan dana karbon dilakukan secara bijak dan transparan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Juru Bicara Fraksi PDI-P, Guntur, menyatakan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp22,08 triliun atau 104,7 persen dari target awal Rp21,22 triliun. Menurutnya, capaian ini harus dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Surplus anggaran ini harus digunakan secara optimal untuk program-program pro rakyat, seperti padat karya, layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan UMKM. Setiap rupiah harus berdampak langsung bagi masyarakat bawah,” tegas Guntur.
Namun demikian, Fraksi PDI-P juga menyoroti persoalan yang belum terselesaikan, seperti rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Saat ini, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK baru mencapai 72 persen, jauh di bawah rata-rata kabupaten/kota yang telah mencapai 92 persen. Kami mendesak agar setiap SKPD membentuk tim khusus untuk percepatan penyelesaian temuan ini,” kata Guntur.
Isu lain yang tak kalah penting adalah penyaluran carbon fund atau dana karbon yang diterima Kaltim sejak 2022. Dana sebesar Rp300 miliar dari Bank Dunia diterima sebagai bentuk pembayaran berbasis hasil atas penurunan emisi karbon, namun Fraksi PDI-P menilai proses distribusinya belum merata.
“Masih banyak desa, kampung, dan kelompok masyarakat adat yang belum menerima dana tersebut. Padahal mereka adalah ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan,” ungkap Guntur.
Ia meminta Pemprov Kaltim menyampaikan penjelasan terbuka terkait kendala yang menyebabkan lambatnya distribusi dana karbon, dan memastikan alokasi dana benar-benar menyentuh masyarakat penjaga hutan.
“Bagaimana kelanjutan penerimaan dan distribusi dana karbon ini? Apa kendala yang sebenarnya terjadi? Kami mendorong transparansi dalam proses ini agar dana benar-benar digunakan untuk konservasi hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penjaga hutan,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Guntur mengajak seluruh pihak untuk meneladani semangat Bung Karno dan menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan.
“Di bulan Bung Karno ini, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menyalakan api gotong royong dan membuktikan ideologi Pancasila dalam setiap kebijakan,” pungkasnya. (ADV)
