Metaranews.co, Samarinda – “Jangan biarkan hak rakyat hanya jadi angka di neraca,” demikian suara lantang Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, terkait fenomena Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang terus berulang. Ia menyoroti Silpa sebesar Rp2,5 triliun pada tahun anggaran 2024 sebagai cermin lemahnya pelaksanaan dan perencanaan anggaran daerah.
Dalam keterangannya pada Sabtu (21/6/2025), Damayanti menyayangkan dana sebesar itu tidak segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, Silpa adalah indikasi langsung bahwa ada hak publik yang tertunda, terutama di sektor-sektor vital. “Silpa sebesar Rp2,5 triliun itu bukan angka kecil. Ada hak masyarakat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, namun tertunda pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa anggaran tersebut semestinya dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan mendesak, seperti pendidikan. Ia mencontohkan kota Balikpapan yang masih kekurangan ruang kelas dan fasilitas belajar. “Kalau kita lihat, misalnya di Balikpapan, banyak sekolah yang masih kekurangan ruang belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Ini tentu sangat disayangkan,” tegasnya.
Damayanti menggarisbawahi bahwa perencanaan anggaran yang kurang akurat menjadi akar persoalan utama. Menurutnya, Silpa yang terus terjadi tiap tahun menunjukkan adanya ketidakcocokan antara rencana dan realisasi kegiatan. “Kami berharap ke depan pemerintah provinsi bisa lebih jeli dan realistis dalam menyusun program,” katanya.
Fraksi PKB, sambungnya, mendesak agar Silpa tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam APBD Perubahan. Prioritas harus diberikan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Fraksi PKB akan mengawal dengan serius agar sisa anggaran ini bisa dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program nyata. Bukan hanya jadi angka dalam laporan keuangan,” pungkas Damayanti.
Dengan desakan tersebut, DPRD berharap perencanaan APBD 2026 mendatang bisa lebih matang dan berpihak pada kebutuhan rakyat, serta mencegah munculnya kembali angka Silpa triliunan rupiah. (ADV)
