Metaranews.co, Samarinda – “Pasukan garis depan tidak bisa berjuang tanpa logistik.” Kalimat itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pahlevi, saat mengkritisi kecilnya anggaran bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PUPR-PERA Wilayah I dan II dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (19/5/2025), di Gedung E DPRD Kaltim.
Reza menegaskan, UPTD adalah pihak pertama yang bertugas merespons ketika terjadi kerusakan jalan atau bencana seperti longsor. Namun, anggaran operasional yang terbatas membuat kinerja mereka tidak maksimal. Karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi untuk menaikkan alokasi anggaran UPTD secara signifikan pada tahun depan.
“UPTD itu ibarat pasukan pertama di garis depan. Ketika ada longsor atau kerusakan jalan, merekalah yang harus bergerak cepat. Tapi ironisnya, anggaran mereka sangat kecil,” tegas Reza.
Dalam forum yang juga membahas pembangunan jalan strategis seperti Lembuswana–Sebulu, Samarinda–APT Pranoto, dan Samarinda–Sanga-Sanga, Reza turut menyoroti minimnya sistem drainase yang memadai di sejumlah ruas jalan. Hal ini menurutnya mempercepat kerusakan jalan akibat genangan air.
Contoh nyata menurutnya adalah Jalan Ring Road HM Ardans dan Jalan Nusyirwan Ismail, yang saluran drainasenya belum optimal. Ia meminta perbaikan menjadi prioritas agar masyarakat bisa merasakan infrastruktur jalan yang aman dan nyaman.
Reza juga menekankan urgensi pembangunan Jalan Outer Ring Road sebagai akses alternatif menuju Bandara APT Pranoto. Ia menyoroti sejumlah ruas jalan di daerah pemilihannya seperti Sanga-Sanga ke Muara Jawa dan Sebulu ke Muara Kaman yang membutuhkan perhatian segera akibat kerusakan dan rawan banjir.
“Investasi jalan itu investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal konektivitas, tapi soal keselamatan, efisiensi ekonomi, dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim, Hariadi Purwatmoko, mengakui adanya efisiensi anggaran oleh Pemprov Kaltim tahun ini yang menyebabkan tertundanya lima paket kegiatan, termasuk proyek Batu Besaung–APT Pranoto.
“Total anggaran yang terkena efisiensi mencapai sekitar Rp410 miliar. Ini menyebabkan beberapa program harus ditunda sementara waktu,” ungkapnya.
Meski demikian, Hariadi menyebut tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir 2024 telah mencapai 82,2 persen, dan ditargetkan menyentuh 100 persen pada 2027. Namun, ia menekankan pentingnya pemeliharaan agar kondisi jalan tidak memburuk.
Hariadi juga menyampaikan soal penanganan darurat seperti longsor di Brau, di mana UPTD telah melakukan tindakan cepat dengan memasang box culvert dan penimbunan sementara.
Sementara terkait penyempitan Jalan Bung Tomo, Hariadi menjelaskan bahwa koordinasi tengah dilakukan dengan camat dan lurah setempat untuk mengidentifikasi lahan bebas hambatan. Beberapa titik disebut membutuhkan perencanaan tambahan, termasuk pembangunan dinding penahan tanah. (ADV)
