Metaranews.co, Kukar – “Turun ke lokasi adalah cara terbaik untuk mendengar langsung suara warga,” ujar Akhmed Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, saat memimpin peninjauan lapangan ke lokasi longsor di Kilometer 28, Desa Batuah, Kutai Kartanegara, pada Selasa (24/6/2025). Kunjungan ini menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar awal bulan ini, terkait insiden longsor yang merusak 22 rumah warga.
Didampingi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim dan Pemkab Kukar, Reza mengungkapkan bahwa warga masih meyakini aktivitas tambang batubara PT BSSR sebagai pemicu utama longsor, meski sejumlah kajian termasuk dari Universitas Mulawarman (Unmul) belum menyimpulkan keterkaitan langsung.
“Kita harapkan Inspektur Tambang yang akan turun nanti bisa bekerja secara independen dan memutuskan secara objektif,” ujarnya. Menurut Reza, transparansi dan akuntabilitas investigasi sangat penting untuk meredam konflik dan menciptakan keadilan bagi semua pihak.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyampaikan tiga poin tuntutan warga: kompensasi dari PT BSSR, kepastian status rumah relokasi, dan penjelasan resmi soal penyebab longsor.
Terkait investigasi, Bambang menegaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menurunkan Inspektur Tambang. “Kami terus percepat koordinasi agar masalah ini segera tuntas,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa kajian sebelumnya hanya menyentuh aspek permukaan. Sementara itu, aspek teknis yang lebih dalam, seperti pengurukan (disposal), belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, pembentukan tim investigasi independen menjadi prioritas.
Menanggapi hal ini, Kepala Teknik Tambang PT BSSR, Donny Nababan, menyatakan kesiapan perusahaan mendukung proses investigasi dan terbuka terhadap hasilnya. “Kami siap mendukung pembentukan tim independen dan siap terbuka terkait hasil investigasi,” ujarnya.
Donny juga menjelaskan bahwa secara hidrologi, lokasi longsor berada di elevasi yang lebih tinggi dari lokasi disposal, yang menandakan air tidak mengalir ke atas. Namun, warga tetap meminta penjelasan lebih komprehensif dari pihak yang berwenang.
Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menemukan solusi tuntas dan menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat yang terdampak langsung bencana.(ADV)
