Metaranews.co, Samarinda – Keindahan Pulau Maratua dan Derawan di Kabupaten Berau seolah terkunci oleh mahalnya biaya dan terbatasnya akses transportasi. Hal ini menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufri, dalam kunjungan reses terbarunya. Meski Maratua telah dilengkapi bandara, infrastruktur pendukung yang minim membuat fasilitas tersebut belum optimal. Legislator PPP itu sampaikan usai rapat paripurna ke-22 dinGedung B DPRD Kaltim, Rabu (9/7/2025).
Husin menegaskan bahwa bandara yang ada di Maratua belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas wisatawan maupun warga lokal. Pesawat yang hendak mendarat pun sering menghadapi kendala teknis akibat minimnya fasilitas penunjang.
“Kita punya bandara di Maratua, tapi kurang berfungsi optimal. Pesawat sulit mendarat dengan layak, padahal resort-resort terus tumbuh di sana. Bandara itu seharusnya bisa jadi pintu masuk utama, bukan sekadar simbol,” kata Husin Djufri.
Politikus ini juga menyebut bahwa ongkos transportasi ke wilayah Maratua dan Derawan tergolong tinggi, menyulitkan mobilitas masyarakat dan wisatawan. Ia mendorong pemerintah provinsi agar terlibat lebih aktif dalam menangani permasalahan transportasi, terutama mengingat kawasan ini adalah ikon pariwisata Kalimantan Timur.
“Transportasi di sana terlalu mahal. Pemerintah provinsi harus hadir dengan solusi konkret. Kami berharap ada tim atau satgas khusus yang diturunkan untuk mempercepat penyelesaian tiga masalah utama itu: abrasi, sinyal, dan transportasi,” ujarnya menambahkan.
Masalah ini kian mendesak mengingat pertumbuhan pesat industri wisata lokal yang tidak dibarengi dukungan infrastruktur memadai. Resort dan penginapan berkembang, namun aksesibilitas tetap menjadi hambatan utama dalam menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.
Husin juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa hanya mengandalkan branding, tanpa komitmen anggaran dan kebijakan nyata di lapangan. Maratua dan Derawan, menurutnya, pantas mendapat prioritas khusus sebagai destinasi strategis nasional yang berpotensi mengangkat ekonomi daerah.
Di tengah upaya promosi wisata digital dan keberlanjutan lingkungan, keluhan warga dan pelaku usaha di kawasan itu menuntut respons nyata. Kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah hingga swasta, menjadi kunci mempercepat solusi atas stagnasi infrastruktur yang menghambat kemajuan. (ADV)
