Metaranews.co, Samarinda – Pengerjaan Terowongan Samarinda kembali diterpa kritik setelah terjadi insiden longsor di sekitar mulut proyek tersebut. Kejadian ini memantik reaksi keras dari DPRD Kalimantan Timur yang mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan struktur tanah di kawasan proyek strategis ini.
“Ini tidak bisa dianggap enteng. Longsor di lokasi proyek harus menjadi peringatan serius bahwa aspek keselamatan tidak boleh diabaikan,” ujar Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, saat ditemui pada Senin (14/7/2025) yang lalu.
Subandi menyoroti lemahnya mitigasi risiko dan ketidaktelitian dalam pemetaan kontur tanah, khususnya di kawasan Gunung Manggah yang dikenal berbukit dan rawan longsor. Menurutnya, proyek besar seperti ini seharusnya didukung oleh kajian teknis yang matang, bukan semata mengejar penyelesaian fisik.
“Terowongan ini penting untuk kelancaran lalu lintas, tapi jangan sampai menjadi ancaman baru bagi keselamatan warga. Drainase dan penguatan lereng harus ditinjau ulang,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemasangan sistem peringatan dini bencana dan pelibatan tim ahli independen guna menilai ulang kelayakan teknis proyek. Subandi menyatakan pentingnya Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah cepat dan tegas sebelum musim hujan tiba yang berpotensi memperparah situasi.
“Keselamatan warga harus jadi prioritas. Jangan sampai proyek ini menyisakan bahaya laten yang tidak terdeteksi sejak awal,” lanjut Subandi.
Longsor yang terjadi di akses utama penghubung Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap ini menambah catatan kelam proyek infrastruktur di Kalimantan Timur. Meski digadang sebagai solusi kemacetan kota, Terowongan Samarinda kini juga membawa kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
Warga sekitar Gunung Manggah mengaku cemas terhadap potensi bahaya yang bisa mengintai di masa mendatang. Mereka meminta pelaksana proyek untuk lebih transparan dan aktif memberi informasi seputar kondisi teknis serta potensi risiko yang mungkin timbul.
Proyek yang menyerap anggaran hampir Rp400 miliar ini sebelumnya mendapat sambutan positif karena diharapkan mampu mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas wilayah. Namun dengan insiden terbaru ini, DPRD menilai sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh atas pelaksanaannya.
“Proyek strategis ini harus berdiri di atas fondasi keselamatan, bukan hanya ambisi penyelesaian,” pungkas Subandi. (ADV)
