Metaranews.co, Samarinda – Program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertajuk GratisPol kembali mendapat sorotan kritis. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim menilai sejumlah inisiatif seperti berobat gratis, makan bergizi gratis (MBG), dan wifi gratis di desa, masih belum memiliki kejelasan teknis dan payung hukum yang kuat dalam dokumen Raperda RPJMD 2025–2029.
“Program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memperjelas apakah layanan berobat gratis ini mencakup semua jenis layanan atau hanya menutup celah yang belum tercover oleh BPJS,” kata Hartono Basuki, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna ke-16 yang digelar Senin (2/6/2025) pekan lalu di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda.
Menurut Hartono, layanan kesehatan di Kaltim saat ini sebagian besar sudah ditopang oleh skema BPJS Kesehatan dengan dana dari kabupaten/kota. Tanpa kejelasan batasan, ia khawatir program berobat gratis justru tumpang tindih dan tidak memberi dampak maksimal kepada masyarakat.
Fraksi juga menyoroti kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah, yang menjadi program nasional dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hingga saat ini, menurut PDI Perjuangan, program tersebut di Kaltim masih pada tahap simulasi dan belum menyentuh implementasi nyata.
“Kami berharap ada penjelasan bagaimana kesiapan Kaltim dalam mengadopsi program nasional ini agar bisa berjalan efektif tanpa membebani fiskal daerah,” tambah Hartono.
Rencana penyediaan wifi gratis di desa-desa juga menuai pertanyaan. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik niat memperluas akses digital, namun mereka menekankan bahwa kualitas jaringan internet di Kaltim masih banyak mengalami kendala, terutama di wilayah dengan zona blank spot.
“Alangkah baiknya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas internet di Kaltim lebih dulu, karena banyaknya zona blank spot dan area yang kualitas internetnya masih belum memadai,” tegasnya lagi.
Fraksi ini mempertanyakan apakah pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan digital dan investasi infrastruktur sebagai syarat dasar pelaksanaan program wifi gratis. Tanpa itu, program ini dikhawatirkan akan macet di tengah jalan.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan pentingnya pembahasan lanjutan RPJMD secara lebih mendalam di tingkat panitia khusus DPRD. Mereka berharap RPJMD benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (ADV)
