Metaranews.co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa ambisi Kaltim menjadi lumbung pangan nasional memerlukan langkah nyata dan sinergi berbagai pihak. Salah satu sorotan utamanya: pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selama ini berjalan masif.
Hal ini diungkapkan Sapto dalam program Dialog Publika TVRI bertajuk “Sanggupkah Kaltim Jadi Lumbung Pangan?”, Selasa (10/6/2025). Menurutnya, data perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antara 2016 hingga 2023 menunjukkan konversi lahan pertanian yang sangat signifikan.
“Kalau ini tidak dikendalikan, maka cita-cita lumbung pangan akan sulit tercapai,” tegasnya.
Sapto menyoroti bahwa populasi Kaltim saat ini mencapai sekitar 4 juta jiwa, namun 70 persen kebutuhan pangan (beras, daging, telur) masih bergantung wilayah lain. Untuk itu, dirinya menegaskan perlunya transformasi kebijakan dari ketahanan menuju kemandirian pangan.
“Penduduk Kaltim itu kurang lebih 4 juta jiwa. Namun saat ini 70 persen kebutuhan pangan… memang kita harus mewujudkan kemandirian pangan,” jelas Sapto.
Pria yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan di DPRD ini meminta agar gubernur, bupati, dan wali kota secara tegas mengendalikan fungsi lahan agar tak dikorbankan untuk pertambangan atau industri ekstraktif.
“Saya sangat berharap… agar kebijakan alih fungsi ini dikendalikan,” pintanya.
Dalam dialog tersebut, Diah Adiaty Yahya, Kabid Produksi Tanaman Pangan DPTPH Kaltim, menyoroti target swasembada pangan dalam enam bulan yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah.
Langkah konkret yang sudah diambil adalah penerbitan surat edaran Gubernur terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, ia mengakui bahwa implementasi di tingkat kabupaten/kota saat ini masih lamban.
“Pergerakannya di teman-teman kabupaten memang masih agak lambat. Padahal ini kunci utama kita untuk menjaga lahan pangan,” ujarnya.
Diskusi ini menyiratkan bahwa keberhasilan Kaltim menjadi lumbung pangan nasional butuh dukungan penuh regulasi, pengawasan lahan, kesiapan pemerintahan lokal, serta semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan dari provinsi hingga desa.
Langkah strategis yang menjadi fokus:
- Evaluasi dan kontrol ketat terhadap alih fungsi lahan.
- Percepatan LP2B di seluruh kabupaten/kota.
- Pemerintah daerah perlu mandiri dan proaktif, bukan sekadar pelaksana arahan pusat.
Jika langkah ini dijalankan serius, bukan tidak mungkin Kalimantan Timur bisa mewujudkan kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan, dan mendorong pertumbuhan sektor agraria sebagai tulang punggung ekonomi daerah. (ADV)
