Metaranews.co, Samarinda – “Kadang kita terlalu percaya pada kemasan.” Pernyataan itu dilontarkan Sigit Wibowo, Ketua Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kalimantan Timur, merespons kembali mencuatnya kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Praktik manipulasi kemasan dan isi beras dinilai sebagai bentuk kejahatan sistematis yang mengancam keamanan pangan nasional.
Dalam wawancara pada Senin (14/7/2025), Sigit menegaskan bahwa lemahnya pengawasan distribusi menjadi celah besar yang dimanfaatkan pelaku curang. Ia menyebut sebagian besar masyarakat tidak melakukan pengecekan ulang terhadap berat dan kualitas beras kemasan yang dibeli, sehingga kerap menjadi korban tanpa sadar.
“Kadang-kadang produk yang kita pakai sehari-hari kita nggak menyangka, semua sudah dikemas, kita nggak pernah hitung atau timbang lagi. Kita anggap benar saja,” ucap Sigit, menyayangkan minimnya kontrol dari masyarakat dan lemahnya regulasi pengawasan.
Ia membandingkan kasus ini dengan praktik pengoplosan BBM yang pernah terjadi, yang menurutnya juga tumbuh karena pengawasan longgar. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus segera diambil jika ditemukan pelanggaran.
“Harus dicek dulu barangnya. Antisipasi harus ada. Kalau ketahuan, harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sigit juga mengkritik instansi terkait yang dinilainya belum maksimal dalam menjamin mutu produk di pasaran. Meski banyak beras telah tersegel resmi, kualitas dan isi di dalamnya kerap tidak sesuai. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem yang perlu segera diperbaiki.
“Kalau ketangkap, tindak tegas produsen. Jangan sampai rakyat terus jadi korban,” ujarnya lagi, mengingatkan pentingnya penegakan hukum untuk menciptakan efek jera bagi pelaku.
Ia menambahkan, kerugian dari praktik beras oplosan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, namun juga membahayakan kesehatan masyarakat serta merusak ketahanan pangan. Ia mendesak pemerintah agar melakukan pengawasan terstruktur dan menyeluruh di seluruh jalur distribusi.
Sigit juga mengimbau masyarakat agar lebih jeli dan aktif melaporkan indikasi kecurangan. Partisipasi publik dalam pengawasan dianggapnya krusial agar rantai distribusi pangan tetap bersih dan terpercaya.
Kasus beras oplosan ini terbongkar setelah ditemukan sejumlah merek beras kemasan yang berat dan kualitasnya tidak sesuai label. Banyak kemasan yang mencantumkan isi 5 kilogram, namun kenyataannya hanya sekitar 4,5 kilogram. Sebagian lainnya mengklaim sebagai beras premium, padahal mutunya rendah.
Praktik curang semacam ini diperkirakan merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Bagi Sigit, kondisi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah dan penegak hukum perlu bertindak cepat dan tegas agar masyarakat tidak terus menjadi korban.
“Kalau distribusi diawasi ketat, rakyat bisa terlindungi. Jangan sampai masalah ini terus terjadi, karena efeknya luas,” pungkasnya. (ADV).
