Metaranews.co, Kukar – “Kami tak berpangku tangan saat rakyat butuh kepastian,” tegas Akhmed Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, terkait peristiwa longsor yang merusak 22 rumah warga di Kilometer 28, Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tragedi lingkungan yang terjadi baru-baru ini menyulut perdebatan sengit soal penyebabnya: faktor alam atau aktivitas tambang?
Dalam keterangannya di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Lamin Etam, pada Senin (23/6/2025), Reza menegaskan bahwa pihaknya akan segera turun ke lokasi bersama sejumlah pihak untuk mendapatkan kejelasan. “Kami di DPRD sangat merespon dengan baik kejadian ini dan tentunya tidak tinggal diam. Kami akan terus mengawal permasalahan yang ada agar dapat menemukan solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Kaltim telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun belum menghasilkan kesimpulan karena terjadi perbedaan pandangan antara warga dan pemerintah. Warga menyalahkan aktivitas tambang batu bara PT BSSR sebagai penyebab utama longsor. Namun, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Universitas Mulawarman (Unmul) dan disampaikan oleh Dinas ESDM Kaltim, longsor tersebut dianggap sebagai murni fenomena alam.
Untuk itu, Reza memastikan bahwa pada Selasa (24/6/2025), DPRD bersama Dinas ESDM Kaltim, Pemkab Kukar, Pemerintah Desa Batuah, Balai Pengelola Prasarana Jalan Nasional (BPPJN), serta tim Unmul akan menggelar peninjauan lapangan guna mencari titik temu atas polemik ini.
“Masyarakat sebagian masih menolak kajian yang sudah dilaksanakan oleh Unmul. Kajian tersebut menyatakan longsor bukan disebabkan aktivitas tambang, melainkan faktor alam. Namun, Aliansi Bersama Rakyat Tani Jaya Bersatu kelompok masyarakat terdampak berpendapat ini disebabkan oleh aktivitas pertambangan,” jelas Reza.
Reza yang merupakan politisi Partai Gerindra menegaskan bahwa DPRD hadir bukan sebagai pengadil, melainkan sebagai pengawal kepentingan masyarakat dan fasilitator dialog antar pihak.
“Kami terbuka terhadap semua hasil kajian, termasuk dari Aliansi tersebut, agar didapatkan kajian komprehensif yang objektif mengenai dampak longsor ini,” tandasnya.
Langkah turun lapangan ini diharapkan mampu menjembatani perbedaan pandangan dan mendorong solusi konkret, baik dari sisi mitigasi dampak, pemulihan lingkungan, hingga perlindungan hak warga yang terdampak langsung. (ADV)
