Metaranews.co, Kediri- Akhir masa jabatan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menjadi bahan perbincangan publik. Khususnya, janji politik Abu Bakar dua periode tentang Program Pemberdayaan Masyarakat atau Prodamas. Program ini menjadi salah satu program unggulan yang diusung pria yang akrab disapa Mas Abu selama duduk menjadi Wali Kota Kediri selama dua periode sejak 2013 silam. Bahkan, beberapa hari lalu sempat terbentuk panitia khusus (Pansus) Evaluasi Prodamas di DPRD Kota Kediri.
Perbincangan tentang program unggulan Mas Abu menjadi sebuah diskusi publik dengan tajuk Prodamas: Lanjut atau Tidak menghadirkan Ashari, sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Kediri dan Agung Pribadi, mantan Ketua Forum RT Kota Kediri pada Jumat (4/11) sore di Ama Coffee.
Dalam diskusi tersebut, Ashari menyatakan bahwa pembentukan pansus tersebut merupakan gagasan anggota dewan untuk mengkaji ulang adanya program tersebut.
Ashari menilai harus ada evaluasi Prodamas agar kebermanfaatan dari anggaran yang disiapkan untuk Prodamas bisa lebih maksimal. Ia mengungkap dalam setahun, total APBD yang dialokasikan untuk Prodamas sebesar Rp 147 miliar. Dengan besarnya alokasi tersebut, Ashari berharap agar anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk pembangunan di sektor lain.
“Pansus Evaluasi Prodamas sedang mengkaji program itu, biar lebih maksimal APBD Kota Kediri,” ungkap Ashari.
Menurutnya, hal ini perlu dipikiran Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri karena menyambut adanya proyek strategis nasional (PSN) Bandara Kediri yang rencananya akan diluncurkan Juni 2023 mendatang. Sehingga, diperlukan kajian strategis agar tata Kelola Kota Kediri tidak terlambat merespon adanya PSN ke depan.
“Kalau jalan kita tidak dipikirkan mulai sekarang, bisa saja terjadi kemacetan dan banyak lagi,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri usai acara.
Selain itu, Agung Pribadi menegaskan jangan sampai Prodamas hanya akan menjadikan masyarakat semakin mempunyai mental pengemis. Karena, seolah-olah pemerintah hanya memberikan suplai anggaran untuk RT di Kota Kediri.
“Jadi bisa dibilang tetap penting karena yang masyarakat perbatasan Kota Kediri memang membutuhkan, tapi kalau yang di tengah kota ini perlu dikaji lagi,” pungkasnya.
