Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Ratusan mahasiswa dari organisasi PMII, GMNI, dan HMI yang tergabung dalam Cipayung menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (20/3/2023).
Para mahasiswa tersebut mengkritik empat tahun kepemimpinan Bupati Jombang Mundjidah Wahab. Mereka menilai janji-janji politik Mundjidah saat mencalonkan diri sebagai Bupati Jombang banyak yang belum terealisasi.
Selain itu, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung ini juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam sektor apapun, termasuk pembangunan daerah Kabupaten Jombang.
“Kita yang hadir di sini PMII, GMNI, HMI, dalam masa kepemimpinan Mundjidah dan Sumrambah kita tidak pernah dilibatkan dalam sektor pembangunan daerah. Oleh sebab itu kami terpaksa turun ke jalan,” ujar ketua PC PMII Jombang, Rizal Abdillah.
Pantauan di lokasi, para mahasiswa tersebut membentangkan spanduk dengan berbagai macam tulisan, seperti ‘Jombang Medot Janji’.
Di samping itu, dalam aksi ini juga sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dan polisi yang bertugas.
Kericuhan tersebut terjadi saat para mahasiswa tidak diperbolehkan masuk ke dalam pendopo untuk menemui Bupati Jombang, hingga terjadilah aksi saling dorong dan pukul.
“Memang sempat ricuh, tapi alhamdulillah aman, tidak ada mahasiswa yang terluka,” tutur Rizal.
Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, yang menemui massa aksi meminta maaf lantaran Bupati Jombang Munjidah Wahab tidak bisa menemui para demonstran.
“Kami menyampaikan permintaan maaf dari Bupati Jombang, karena tidak bisa menerima aspirasi mahasiswa secara langsung. Akan tetapi semua usulan dan aspirasi kami siap menampung,” kata Danang.
Danang pun menegaskan bahwa duet Munjidah-Sumrambah bakal memenuhi janji politiknya, dan berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
“Kami tawarkan untuk konsolidasi internal kalian, kemudian kami akan memfasilitasi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di tahun terakhir jabatan bupati ini bisa memenuhi janji-janji politik dan permintaan anda sekalian,” tutupnya.
Untuk diketahui, ada tiga tuntutan yang yang dilayangkan massa aksi untuk Bupati Jombang Munjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah. Ketiga tuntutan tersebut yakni:
- Mendorong Pemkab Jombang untuk transparansi terkait keterbukaan informasi publik berdasarkan Perpres No 29 tahun 2014, dan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Mendorong Pemkab Jombang untuk selalu melibatkan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap forum Pemkab Jombang.
- Menuntuk Bupati dan Wakil Bupati untuk merealisasikan sembilan janji politiknya.
