Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Sivitas akademika Universitas Darul Ulum (Undar), Jombang, Jawa Timur, mengeluarkan maklumat untuk pemerintah dan pejabat pemerintah, Rabu (7/2/2024).
Maklumat itu disampaikan sebagai bentuk kritik dari para akademisi Undar terhadap Kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Seperti yang dikatakan almarhum Nur Kholis Majid, bahwa yang salah dari bangsa kita adalah dimensi moralitasnya, kemudian ada giung kalau mau menjadi anggota DPR harus bayar. Kita tidak berbicara integritas dan kompetensi, namun ini harus diluruskan,” ujar Rektor Undar Jombang, Amir Maliki Abi Thalhah.
Amir menyadari bahwa dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, beberapa produk hukum yang sudah berjalan seperti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan KPU, tidak bisa diubah.
Namun pemerintah dan pejabat pemerintah harus tetap mengedepankan moral dalam menyikapi sebuah persoalan.
“Maka kewajiban kita tentu menerima (produk hukum yang sudah berjalan), dengan tetap ke depan siapapun yang akan terpilih maka tetap mendampingi, sehingga kepentingan bangsa tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Sementara saat ditanya terkait dengan tindak lanjut petisi yang ditangani oleh sivitas akademika Undar, Amir menyebut pihaknya dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.
“Tentu kita komunikasikan dengan pihak yang punya kepentingan sama, bahwa kampus ini kan elemen penting untuk ikut menjamin kesatuan bangsa agar tidak pecah,” pungkasnya.
