Metaranews.co, Kota Kediri – Puluhan mahasiswa dari Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Brawijaya Kediri menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Kediri, Rabu (19/2/2025).
Aksi mahasiswa ini merupakan bentuk kritikan terhadap kebijakan pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto, seperti efisiensi belanja dan program makan bergizi gratis, yang berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
Mereka juga melakukan aksi tiarap bersama sebagai simbol bahwa Indonesia akan memasuki masa kegelapan atau “Indonesia Gelap”.
“Aksi tiarap ini kita adakan karena memang saat ini sudah memasuki Indonesia darurat kedua. Di mana jika memang tidak ada perubahan lagi, kita akan masuk ke Indonesia gelap atau Indonesia terancam,” kata Presiden Mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri, Gifari Ernan, Rabu (19/2/2025).
Gifari juga menyampaikan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD harus dibatalkan, karena dampaknya memberatkan masyarakat.
Menurutnya, banyak proyek besar pemerintah yang tidak berguna namun tidak tersentuh oleh efisiensi. Sementara itu, anggaran untuk program-program penting seperti sektor pendidikan dan kesehatan justru ikut terpangkas akibat kebijakan ini.
“Ditambah lagi kedua sektor itu bukan menjadi prioritas, seharusnya keduanya prioritas utama. Karena masyarakat wajib bisa mendapat pendidikan setinggi-tingginya, maupun kesehatan,” jelasnya.
Aspirasi dari para mahasiswa tersebut diterima oleh perwakilan Anggota DPRD Kota Kediri, Jono Teguh Wijaya. Pria yang juga merupakan pimpinan DPRD Kota Kediri dari Fraksi Golkar itu berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini ke DPR RI.
Sebab, menurut Jono, yang memiliki wewenang untuk mengkaji ulang kebijakan pemerintah pusat adalah DPR RI, bukan DPRD di daerah.
“Saya tadi sudah tanda tangan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini ke DPR RI,” pungkasnya.
