Metaranews.co, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menyatakan bahwa keberhasilan program pendidikan gratis dalam RPJMD 2025–2029 tidak cukup hanya dinilai dari tingginya angka partisipasi pendidikan. Efektivitasnya, menurut PKB, justru akan terlihat dari sejauh mana lulusan pendidikan mampu mengisi lapangan kerja yang tersedia di Kaltim.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Sulasih, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (2/6/2025). Fraksi ini menyoroti perlunya integrasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar pendidikan gratis benar-benar menjadi jalan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pendidikan gratis adalah bentuk konkret dari semangat bahwa semua anak Kaltim harus memiliki peluang yang sama untuk sukses,” kata Sulasih.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini akan sia-sia jika tidak menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. PKB menyoroti masih tingginya angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi lokal di Kaltim.
“Fraksi PKB ingin tahu seberapa jauh dampak dari layanan pendidikan gratis dalam mengisi lapangan kerja di Kaltim. Sebab kenyataannya, masih banyak lulusan sarjana dari kampus-kampus di Kaltim yang belum mendapatkan pekerjaan layak,” tegasnya.
Dalam kerangka pembangunan Trisula yang mengusung tiga prioritas utama pembangunan daerah, PKB mempertanyakan strategi konkret yang disiapkan pemerintah dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi.
“Pemerintah tidak bisa hanya berhenti pada penyediaan akses pendidikan. Harus ada jembatan yang kuat antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kalau tidak, kita hanya akan menghasilkan pengangguran terdidik dalam jumlah besar,” ujar Sulasih.
PKB mendorong agar pemerintah daerah mengintegrasikan program pendidikan dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan kerja, serta pembukaan akses magang dan kerja sama industri–kampus. Menurut mereka, indikator keberhasilan pendidikan juga harus mencakup tingkat serapan tenaga kerja dan kontribusi lulusan terhadap pembangunan.
Fraksi ini berharap, melalui RPJMD 2025–2029, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek administratif pendidikan, melainkan lebih serius menyusun kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menyeluruh, dari hulu ke hilir.
“Pendidikan gratis harus menjadi jalan bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim, bukan sekadar angka dalam laporan,” pungkasnya.(ADV)
