Metaranews.co, Samarinda – Ironi tajam muncul dari catatan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur dalam sidang paripurna pembahasan Raperda RPJMD 2025–2029. Meski Kalimantan Timur mencatat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di regional Kalimantan, namun fakta bahwa angka kemiskinan tetap signifikan menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam distribusi ekonomi daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Akhmed Reza Fachlevi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, dalam pandangan umumnya yang disampaikan Senin (2/6/2025) beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kaltim belum menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat bawah. Struktur ekonomi yang timpang menjadi alasan mengapa PDRB tinggi belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara efektif.
“Provinsi Kaltim memiliki PDRB tertinggi di regional Kalimantan, namun mirisnya, angka kemiskinan kita tidak otomatis yang terendah. Ini pertanda ada yang belum tepat dalam struktur dan distribusi ekonomi kita,” kata Reza dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Ekti Imanuel dan dihadiri 40 anggota dewan serta perwakilan pemerintah provinsi.
Fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah provinsi melakukan analisis mendalam mengenai hubungan antara struktur PDRB dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Transformasi ekonomi yang digembar-gemborkan selama ini dianggap belum menunjukkan hasil nyata.
“Transformasi ekonomi yang digaungkan masih berjalan di tempat. Jika ingin ada pergeseran nyata, maka sektor-sektor ini harus dirancang dengan program konkret yang berdampak,” jelas Reza, menyoroti lemahnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam struktur ekonomi Kaltim.
Ia juga memaparkan bahwa sekitar 80 persen aktivitas ekonomi masih terpusat di lima wilayah utama, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Sementara kabupaten-kabupaten lain seperti Mahakam Ulu nyaris tak berkontribusi signifikan.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Fraksi Gerindra mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bendungan, dan sistem pengendalian banjir. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian utama dalam mewujudkan transformasi yang efektif.
“Target indeks reformasi birokrasi kadang justru mengalami penurunan. Kita perlu koreksi dan penajaman, agar upaya yang dilakukan selama ini tidak sia-sia,” tegas Reza.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan kesiapannya untuk mendalami pembahasan RPJMD bersama panitia khusus. Mereka juga memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen perencanaan tersebut. (ADV)
