Metaranews.co, Samarinda – Dalam sidang paripurna ke-16 DPRD Kalimantan Timur, Fraksi Demokrat–PPP menyampaikan sejumlah sorotan tajam terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Fokus utama fraksi ini adalah mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pesisir dan utara Kaltim yang dinilai masih tertinggal dari segi infrastruktur dan layanan publik dasar.
Nurhadi Saputra, juru bicara Fraksi Demokrat–PPP, menekankan bahwa persoalan banjir di Sungai Sangatta, Kutai Timur, harus segera ditangani melalui pengerukan sedimentasi dan penurapan alur sungai. Menurutnya, banjir yang kerap melanda ketika hujan turun telah mengganggu aktivitas masyarakat, baik di daratan maupun yang memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi.
“Setiap kali hujan turun, banjir melanda dan makin meluas. Ini sangat menyusahkan warga dan juga mengganggu mobilitas masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi,” kata Nurhadi saat menyampaikan pandangan umum, Senin (2/6/2025).
Tak hanya soal pengendalian banjir, fraksi juga mendesak pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta. Mereka menilai kebutuhan ini semakin mendesak seiring meningkatnya hasil tangkapan nelayan dan tingginya permintaan ikan.
“Nelayannya ada, hasil tangkapannya juga ada, tapi belum ada pelabuhan pendaratan yang memadai. Ini kebutuhan nyata yang harus segera dijawab pemerintah provinsi,” lanjutnya.
Fraksi Demokrat–PPP juga menyoroti kesulitan nelayan di kawasan pesisir Kutai Timur seperti Sangatta dan Sangkulirang dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM). Mereka mendesak pembangunan SPBU khusus nelayan, karena keterbatasan akses BBM telah lama menjadi keluhan umum yang menghambat produktivitas mereka.
“Nelayan butuh SPBU. Tanpa BBM, mereka sulit melaut. Kami mendesak agar segera dibangun SPBU di dua wilayah tersebut untuk mendukung produktivitas sektor perikanan,” jelasnya.
Masalah infrastruktur kesehatan juga turut diangkat. Fraksi Demokrat–PPP meminta agar pemerintah membangun rumah sakit representatif di wilayah utara Kaltim, seperti Muara Wahau dan Berau, untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil.
“Kami menilai sudah saatnya pemerintah membangun rumah sakit di wilayah utara Kaltim. Ini penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil,” ujar Nurhadi.
Sebagai penutup, Fraksi Demokrat–PPP menekankan bahwa rancangan RPJMD lima tahun ke depan harus benar-benar berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pelosok dan wilayah pesisir. (ADV)
