Metaranews.co, Samarinda – Ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam Rapat Paripurna ke‑24 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025), kembali memicu protes dari anggota dewan. Kali ini, kritik datang dari Hj Syahariah Mas’ud, anggota Fraksi Golkar yang juga saudara kandung sang gubernur.
Dalam forum resmi yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim itu, Rudy Mas’ud hanya mengutus Staf Ahli Bidang III SDA, Arief Murdiyatno, untuk hadir bersama sejumlah kepala perangkat daerah. Namun, kehadiran tersebut dinilai tak cukup merepresentasikan posisi eksekutif dalam forum penting setingkat paripurna.
“Paripurna itu bukan forum biasa. Saya selalu hadir karena yang dibahas adalah masa depan rakyat Kaltim,” ujar Syahariah dengan nada serius menjelang penutupan rapat.
Menurut politisi dari Komisi IV DPRD Kaltim ini, agenda rapat menyentuh isu strategis seperti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendidikan, perlindungan anak, dan lingkungan hidup. Karena itu, ia menyayangkan tidak hadirnya gubernur maupun pejabat tinggi lainnya seperti wakil gubernur atau sekda.
“Saya tidak masalah jika diwakili, tapi jangan staf ahli. Minimal wakil gubernur atau sekda. Ini soal etika dan penghormatan terhadap lembaga,” tegasnya.
Ia juga menyentil rendahnya tingkat kehadiran kepala dinas dalam forum DPRD, dan meminta tradisi semacam itu dihentikan agar tidak menjadi kebiasaan buruk.
“Suasana rapat akan jauh berbeda kalau kepala daerah hadir langsung. Itu menunjukkan keseriusan dalam membahas agenda rakyat,” tambahnya.
Meski hubungan kekeluargaan antara dirinya dan gubernur bisa memunculkan anggapan bahwa kritik tersebut hanya sekadar gimmick, Syahariah menolak anggapan itu mentah‑mentah.
“Saya tidak ada urusan pribadi. Kritik ini murni karena saya ingin kebiasaan yang kurang tepat ini diperbaiki,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang juga saudara kandung Rudy dan Syahariah, menyatakan bahwa ketidakhadiran gubernur sudah sesuai prosedur karena disertai pemberitahuan resmi.
“Gubernur sedang mengikuti pertemuan virtual dengan Presiden terkait program Koperasi Merah Putih. Kami sudah terima surat pemberitahuannya,” jelas Hasanuddin.
Meski begitu, ia sepakat ke depan harus ada perwakilan resmi dari eksekutif dalam setiap rapat paripurna. “Ini penting bukan hanya dari sisi protokol, tapi juga demi menjaga kehormatan antar lembaga,” pungkasnya. (ADV).
