Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Menjelang pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Ponpes Al-Falah Ploso, Kediri, malam ini, sejumlah masyayikh, alim ulama, dan pengasuh Ponpes mengeluarkan seruan bersama.
Mereka menegaskan penolakan terhadap usulan perubahan syarat Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), serta meminta Muktamar NU 2026 tetap diselenggarakan di lingkungan pesantren.
Seruan tersebut disampaikan dalam forum Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama yang digelar menjelang pembukaan Munas-Konbes, Sabtu (20/6/2026).
“Dalam dokumen yang ditandatangani sejumlah ulama senior NU dari berbagai daerah itu, para masyayikh menyampaikan sejumlah pandangan terkait Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), posisi pesantren dalam tubuh NU, hingga pentingnya menjaga persatuan organisasi menjelang Muktamar NU,” ujar juru bicara masyayikh, KH Abdurrohman Al-Katsar atau Gus Kautsar.
Menurut Gus Kautsar, poin pertama dalam seruan tersebut menyoroti pembahasan mengenai Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), forum keulamaan yang memiliki peran strategis dalam mekanisme pemilihan Rais Aam PBNU.
Para masyayikh meminta agar Munas dan Konbes tidak membahas maupun menetapkan kebijakan yang berpotensi mengurangi hubungan historis, kultural, dan spiritual antara Nahdlatul Ulama dengan pesantren serta para ulama pengasuhnya.
Mereka menegaskan, AHWA harus tetap dipertahankan sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, serta pengakuan keulamaan di lingkungan NU.
“Karena itu, para masyayikh secara tegas meminta agar usulan penambahan syarat calon anggota AHWA yang mewajibkan berasal dari unsur pengurus syuriyah, dan berbasis representasi kewilayahan dibatalkan,” tuturnya.
Selain itu, para masyayikh juga meminta agar usulan perubahan aturan terkait larangan rangkap jabatan politik tidak dilanjutkan dalam forum Munas-Konbes.
Pada poin kedua, para ulama menegaskan bahwa pesantren merupakan fondasi utama Nahdlatul Ulama.
Pesantren dinilai menjadi pusat transmisi ilmu, pembentukan akhlak, pelestarian tradisi, sekaligus kawah candradimuka kaderisasi ulama yang menjaga keberlangsungan organisasi.
Atas dasar itu, para kiai berharap Muktamar Nahdlatul Ulama 2026 tetap digelar di lingkungan pondok pesantren.
Mereka menilai langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang NU yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari tradisi pesantren.
“Pesantren merupakan rumah besar Nahdlatul Ulama, pusat transmisi ilmu, akhlak, tradisi, dan kepemimpinan keulamaan yang menjadi fondasi utama jam’iyah,” tegasnya.
Poin ketiga dalam seruan tersebut berisi ajakan kepada seluruh peserta, panitia, pimpinan, dan unsur organisasi yang terlibat dalam Munas-Konbes untuk menjaga ketertiban serta adab bermusyawarah.
Para masyayikh menekankan pentingnya mengedepankan ukhuwah, persatuan, dan kepentingan organisasi di atas perbedaan pandangan yang muncul dalam forum.
Mereka meyakini penghormatan terhadap ulama dan pesantren merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan peran keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Menurut para kiai, marwah organisasi tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang dihasilkan, tetapi juga oleh proses musyawarah yang berlangsung secara santun, bermartabat, dan penuh tanggung jawab.
Dokumen seruan tersebut ditandatangani sejumlah tokoh senior dan masyayikh NU dari berbagai daerah.
Di antaranya KH Nurul Huda Jazuli dari Ponpes Al-Falah Ploso, KH Anwar Manshur dari Ponpes Lirboyo, KH A Kafabihi Mahrus, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Ali Kholil, KH Ah Syatibi Hambali, serta KH Mas’ud Masduqi.
Sejumlah tokoh nasional NU juga tercantum sebagai penandatangan, antara lain Ma’ruf Amin, Said Aqil Siroj, dan Asep Saifuddin Chalim.
Masuknya nama-nama besar tersebut menunjukkan besarnya perhatian kalangan ulama pesantren terhadap dinamika yang berkembang menjelang Munas-Konbes dan Muktamar NU.
Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar.
Forum yang digelar di Ponpes Al-Falah Ploso ini membahas berbagai isu strategis organisasi, rekomendasi keagamaan, serta sejumlah usulan yang akan menjadi bahan pembahasan menuju Muktamar NU mendatang.
Di tengah dinamika yang mengemuka, para masyayikh berharap seluruh proses musyawarah tetap berjalan dalam koridor ukhuwah, adab, dan semangat menjaga keberlangsungan Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang berakar kuat pada tradisi pesantren.
Seruan tersebut ditutup dengan doa agar Allah SWT senantiasa menjaga persatuan warga Nahdlatul Ulama, membimbing para pemimpinnya, serta melimpahkan keberkahan kepada para ulama, santri, dan seluruh pengabdi organisasi.
