Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (22/10/2026).
Mereka menyoroti lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan, sekaligus mendesak evaluasi Program Strategis Nasional (PSN).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari peninjauan kembali prioritas anggaran pembangunan hingga desakan pertanggungjawaban Menteri Kehutanan RI atas penanganan bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah.
Ketua DPC GMNI Jombang, Achmad Ulin Nuha, menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional harus tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi program yang dinilai belum berjalan optimal selama dua tahun terakhir.
Ia juga mendorong agar anggaran APBN dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak apabila pelaksanaan PSN tidak memberikan hasil sesuai target.
“Kami menuntut pemerintah mengembalikan PSN kepada ruhnya, benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan,” ujar Ulin di tengah-tengah aksi.
Tak hanya menyoroti kebijakan pembangunan, GMNI Jombang juga mendesak Menteri Kehutanan RI untuk bertanggung jawab secara politik dan moral atas maraknya kebakaran hutan, bencana asap, serta kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ulin menilai pejabat publik yang memegang jabatan strategis harus berani mengevaluasi kinerjanya apabila dinilai belum mampu menjalankan mandat penanganan bencana ekologis secara optimal.
“Kami meminta pertanggungjawaban Menteri Kehutanan atas pelaksanaan tugas dan upaya penanganan karhutla. Mendesak yang bersangkutan untuk berani mengevaluasi diri dan mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain menyampaikan orasi, mahasiswa menggelar salat istisqa dan salat gaib di halaman Gedung DPRD Jombang. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan doa bersama bagi masyarakat yang terdampak krisis asap akibat karhutla.
Doa bersama itu turut diikuti perwakilan pimpinan DPRD Jombang dan jajaran Polres Jombang. Rangkaian aksi kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen pernyataan sikap bersama oleh DPC GMNI Jombang, pimpinan DPRD, serta perwakilan kepolisian.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun, mengapresiasi kepedulian mahasiswa yang mengangkat persoalan lingkungan di Sumatra dan Kalimantan melalui aksi di tingkat daerah.
Menurutnya, persoalan karhutla perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga berpotensi meluas ke berbagai wilayah.
“Teman-teman GMNI ini luar biasa. Ketika anak muda mau berjuang dan memiliki empati, isu utama yang mereka bawa adalah kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatra, dan titik lainnya,” kata Donny usai menemui massa.
Ia memastikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak akan berhenti di tingkat daerah. DPRD Jombang akan meneruskan dokumen tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat melalui mekanisme kelembagaan.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD. Semoga pemerintah pusat segera merespons, karena masalah kebakaran hutan ini sudah masuk kategori bencana nasional,” pungkasnya.
