Metaranews.co, Kediri — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucurkan dana senilai lebih dari Rp20,9 miliar untuk merombak total ruas jalan provinsi yang membentang dari Batas Kabupaten Jombang hingga Kota Pare.
Proyek krusial ini tidak hanya ditargetkan untuk menambal kerusakan permukaan, tetapi juga menormalisasi elevasi jalan dan drainase yang selama ini menjadi keluhan utama para pengguna lalu lintas.
Menanggapi hal ini, DPRD Jawa Timur menggelar konsultasi publik untuk mengawal proyek tersebut.
Hadir mengawal jalannya konsultasi publik, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, memberikan ultimatum tegas kepada pihak kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.
Ia menuntut agar proses pengerjaan di lapangan diatur secara presisi sehingga tidak menjadi biang kemacetan atau menebar polusi debu yang menyiksa warga sekitar.
Dalam perbaikan ini menurut dia ada sejumlah titik yang disebut rawan macet karena merupakan jalur penggerak ekonomi masyarakat lokal, karena itu ia meminta pihak pihak berwenang dalam proyek ini untuk benar-benar memperhatikan akses jalan untuk warga.
“Pembangunan ini dibiayai uang rakyat, maka proses pengerjaannya tidak boleh menyandera aktivitas harian mereka. Saya minta skenario rekayasa lalu lintas dieksekusi dengan cerdas. Jangan ada material yang menumpuk sembarangan atau alat berat yang memblokir akses urat nadi ekonomi warga pada jam-jam sibuk,” tegas pria yang akrab disapa Mas Pipin ini.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Kediri, Ir. Ari Setijorini, S.T., M.T., merinci bahwa penanganan infrastruktur sepanjang total 7,63 kilometer ini menggunakan skema perbaikan menyeluruh.
Pekerjaan dimulai dengan metode cold milling, yakni pengupasan lapisan aspal lama yang telah aus dan bergelombang, sebelum akhirnya dilapis ulang menggunakan konstruksi ganda yang lebih solid.
“Struktur baru ini didesain lebih tangguh menahan beban. Setelah aspal yang hancur dikupas, kami aplikasikan dua lapisan baru berturut-turut: AC-BC setebal enam sentimeter sebagai fondasi dasar, kemudian dikunci dengan lapisan AC-WC setebal empat sentimeter di permukaannya,” urai Ari.
Titik kerusakan paling parah saat ini terkonsentrasi di sepanjang Jalan Gajah Mada, Pare, dengan karakteristik lubang dalam dan retakan struktural.
Oleh karena itu, Ari memastikan proyek ini juga menyertakan perbaikan sistem drainase pinggir jalan. Saluran-saluran air berskala kecil akan dibangun agar limpahan air hujan tidak lagi menggenang dan menggerus kekuatan aspal baru.
“Yang menjadi perhatian utama adalah keamanan bagi pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi pekerjaan. Karena itu, penyedia jasa maupun konsultan pengawas diharapkan dapat menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung,” ujarnya.
Paket pengerjaan yang digarap oleh PT Bumindo Sakti ini memakan biaya kontrak tepatnya Rp20.940.497.417. Titik garapan terbagi dalam empat segmen vital: Batas Kabupaten Jombang–Batas Kota Pare (2,367 km), Jalan Cokroaminoto (2 km), Jalan Gajah Mada (1,563 km), dan Jalan Panglima Polim (1,7 km).
Berpacu dengan waktu, proyek ini dipatok rampung dalam 77 hari kalender, terhitung sejak 16 Oktober hingga tutup tahun pada 31 Desember 2026.
Menghadapi tenggat waktu yang ketat, Ari Setijorini menjamin pihaknya akan menggenjot akselerasi pekerjaan di lapangan dengan memegang teguh prinsip tepat mutu dan tepat biaya.
“Kami berupaya agar pekerjaan bisa segera diselesaikan dan dipercepat, dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya,” katanya.
Dukungan kooperatif dari masyarakat diharapkan terus mengalir agar modernisasi jalan penghubung ini dapat selesai tanpa kendala berarti.
“Kami berharap masyarakat yang terdampak pekerjaan tetap berhati-hati dan waspada. Kami juga mengharapkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar, aman, dan selesai tanpa kendala berarti,” pungkasnya.
