Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Dinamika politik nasional yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian Pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang, KH Ahmad Junaidi Hidayat.
Pria yang akrab disapa Kiai Jun itu mengingatkan para elite politik agar tidak menjadikan persoalan pergantian kepemimpinan sebagai ajang perebutan kepentingan kelompok.
Ia menilai, mekanisme evaluasi hingga pemakzulan presiden maupun wakil presiden memang diatur dalam sistem ketatanegaraan. Namun, setiap proses harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusi, bukan sekadar kompromi atau manuver politik.
Pengalaman politik yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menurutnya, harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemimpin.
“Ini mengingatkan kita pada tragedi yang menimpa Gus Dur dulu. Jangan sampai peristiwa semacam itu terulang dan dibiasakan dalam kultur politik kita,” ucapnya, Jumat (13/11/2026).
Ia tidak mempermasalahkan apabila seorang pejabat negara dievaluasi karena terbukti melanggar konstitusi atau tidak mampu menjalankan tugas. Hanya saja, proses tersebut harus memiliki dasar dan ukuran yang objektif.
“Silakan saja kalau dianggap melanggar konstitusi dan tidak mampu bekerja. Tapi ukurannya harus jelas. Kalau alasannya saat ini, menurut saya standar konstitusionalnya belum terpenuhi,” tegasnya.
Kiai Jun khawatir, apabila persoalan ketatanegaraan lebih banyak ditentukan melalui kompromi dan konspirasi elite dibandingkan mekanisme hukum, hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
Terlebih, persaingan politik yang terus dipertajam berpotensi memunculkan polarisasi di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar kepentingan kelompok tidak sampai memicu gesekan sosial di tingkat akar rumput.
Dalam pandangannya, sikap kenegarawanan Gus Dur ketika menghadapi tekanan politik pada masa lalu patut menjadi teladan bagi pemimpin saat ini. Kepentingan menjaga persatuan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan kekuasaan.
“Keteladanan itu, harus menjadi cermin bagi para pemimpin hari ini,” katanya.
Lebih jauh, Kiai Jun menyayangkan energi elite politik yang dinilai terlalu banyak tersita untuk urusan kekuasaan. Padahal, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Mulai dari pengangguran, kemiskinan, korupsi, hingga ketidakjelasan arah sejumlah program pemerintah. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya menjadi agenda utama yang dibenahi bersama.
“Problem negara ini sangat banyak. Pengangguran, kemiskinan, korupsi, hingga program pemerintah yang belum jelas arahnya. Seharusnya itu yang menjadi fokus perbaikan bersama,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang.
Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden setelah memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto. Hingga pengunduran diri tersebut disampaikan, ia telah menduduki posisi RI-2 sekitar dua tahun satu bulan.
