Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Menteri Sosial (Mensos) Syaifulloh Yusuf, mensosialisasikan program prioritas presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jombang.
Gus Ipul sapaan akrabnya bertemu dengan para pendamping sosial di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Minggu (9/3/2025).
Ia mengatakan, pertemuan dengan para pendamping di daerah-daerah termasuk di Jombang ini untuk menyamakan frekuensi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Agenda saya dengan pak Wamen ini untuk bertemu dengan para pendamping ini untuk menyamakan frekuensi, fikirannya sama, hatinya sama, dengan apa yang menjadi programnya presiden,” ujarnya.
Ia pun menyebut bahwa Kemensos mengajak para pendamping yang dinaungi Kementerian ataupun yang dinaungi Pemkab, hingga relawan untuk menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan arahan dari Presiden.
“Jadi tidak maunya sendiri-sendiri. Nah maunya presiden ini ya tadi terarah, terpadu dan berkelanjutan,” jelasnya.
Oleh sebab itu pihaknya bersama jajaran pejabat di kemensos, melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.
“Kita ketemu untuk terus kita ajak mereka menyesuaikan dengan proses bisnis yang sekarang kita arahkan memenuhi target yang telah dicanangkan oleh presiden,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa salah satu program Presiden Prabowo yakni mengentaskan kemiskinan, dengan target nol persen untuk beberapa tahun kedepan.
“Misalnya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, harus nol sekian persen, pada tahun paling lambat 2026, kalau bisa tahun ini,” katanya.
Ia pun menjelaskan bahwa Presiden menginginkan agar kemiskinan secara umum, pada 5 tahun yang akan datang sudah turun menjadi di bawah 5 persen.
“Itu semua target-target yang harus kita capai dan itu memerlukan kerja keras, dari semua komponen yang bekerja di lingkungan kementerian sosial,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menekankan pada para pendamping agar memiliki target untuk menggradasi, 10 KPM per tahun, khusus untuk para pendamping PKH.
“Ya untuk menggradasi 10 KPM per tahun, untuk dialihkan ke program kita yang lain. Sehingga mereka para pendamping haru mengerti profil yang mereka dampingi,” tuturnya.
Sehingga, para pendamping harus memiliki perencanaan yang sangat baik, termasuk menggunakan data tunggal ekonomi nasional.
“Ya data tunggal ini harus menjadi pedoman, semua instansi, termasuk pemerintah daerah. Jadi nanti sudah, data tunggal, gak ada lagi masing-masing memiliki data sendiri-sendiri. Dan insyaallah bisa digunakan mulai salur triwulan kedua ini, karena sekarang sudah tuntas,” pungkasnya.
