Metaranews.co, Kota Samarinda – “Air itu tidak mengenal batas teritorial,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, saat menyoroti persoalan banjir yang terus membayangi Kota Samarinda dan sekitarnya.
Menurut Darlis Pattalongi, banjir bukan hanya masalah Kota Samarinda semata, melainkan dampak dari kebijakan pengelolaan lingkungan yang tidak sinkron dengan wilayah di sekitarnya.
Dalam pernyataan yang disampaikan di Hotel Mercure Samarinda beberapa waktu lalu, Darlis menekankan pentingnya pendekatan lintas wilayah dalam menangani banjir.
Ia menuding lemahnya perencanaan pembangunan di daerah sekitar, seperti Kutai Kartanegara, yang turut menyebabkan tingginya volume air yang mengalir ke Samarinda saat musim hujan.
“Masalah banjir ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, atau hanya bisa diselesaikan dengan satu pihak saja,” kata Darlis.
Darlis menyebut kebijakan lingkungan di Kutai Kartanegara sangat berdampak pada kondisi banjir yang kerap terjadi di ibu kota provinsi ini.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara geografis, Kota Samarinda yang berada di tengah-tengah Kutai Kartanegara membuatnya sangat rentan terhadap luapan air dari wilayah sekitarnya.
Oleh karenanya, tutur Darlis, penanganan banjir tak bisa lagi diserahkan hanya pada Pemerintah Kota Samarinda.
“Kami ingin menekankan bahwa solusi terhadap masalah banjir ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemkot (Samarinda) sendiri. Pemprov Kaltim juga harus hadir dan memberikan dukungan dalam menangani masalah ini,” jelasnya.
Selanjutnya, Darlis juga menyoroti pentingnya pengelolaan air lintas kabupaten, dan menyarankan upaya teknis seperti perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap banjir di daerah aliran sungai (DAS).
Ia juga menekankan perlunya konservasi air serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga masalah kita bersama. Semua pihak harus terlibat dalam menjaga dan merawat lingkungan,” imbuhnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten-kabupaten sekitarnya, serta pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan yang bisa merusak lingkungan.
“Masalah banjir ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kami yakin kita bisa mengurangi dampaknya dan membuat Samarinda lebih tahan terhadap bencana banjir,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, belakangan ini Kota Samarinda memang kerap dilanda banjir. Teranyar, ada 16 titik genangan banjir di berbagai wilayah Kota Tepian akibat hujan lebat yang mengguyur pada Selasa (6/5/2025) sejak pukul 16.30 hingga pukul 19.37 WITA.
Selain menggenangi jalan, terdapat fasilitas umum yang juga dilaporkan terdampak genangan banjir, yakni SMP Negeri 24 Kelurahan Bukit Pinang. Padahal sekolah tersebut sedang dalam masa ujian siswa.
Ketinggian air di titik-titik genangan bervariasi antara 30 hingga 75 sentimeter. Kondisi ini menyebabkan gangguan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang terendam. (ADV).
