Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri, Muhammad Muksin, menyebut sekolah inklusi yang ada di Bumi Panjalu siap memberikan layanan home visit bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Namun layanan tersebut hanya akan diberikan ke ABK yang benar-benar membutuhkan.
“Prinsip semua ABK bisa mendapatkan layanan pendidikan,” kata Muksin menanggapi usulan penerapan konsep home visit bagi ABK, Sabtu (6/5/2023).
Untuk mengakses layanan home visit, kata Muksin, para ABK harus terlebih dahulu mendaftar ke satuan pendidikan yang ada, termasuk sekolah-sekolah inklusi yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.
“Baru setelah terdaftar sebagai murid, nanti akan diidentifikasi kebutuhan belajarnya, termasuk kendala yangg dihadapi,” tuturnya.
“Sehingga sekolah bisa menentukan layanan yang sesuai, misal dengan modul home visit, pembelajaran tatap muka, pembelajaran online, dan lain-lain,” lanjut Muksin.
Menurut Muksin, home visit merupakan salah satu layanan pembelajaran yang bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
“Langkah pertama yangg harus dilakukan adalah mendaftarkan anak ke satuan pendidikan terdekat,” sebutnya.
Selanjutnya, Muksin menyinggung peran orang tua dalam pemberian layanan pendidikan ke para ABK. Peran orang tua, kata Muksin, sangat vital atas berhasil atau tidaknya pendidikan anak-anak penyandang disabilitas.
“Orang tua juga harus memiliki komitmen terhadap kebutuhan belajar ABK, bersama-sama pemerintah (sekolah), masyarakat, dan orang tua kita bantu pendidikan ABK agar bisa mandiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), Umi Salamah, menyebut ada ratusan anak penyandang disabilitas atau ABK putus sekolah di Kabupaten Kediri.
Penyebanya, karena para ABK itu kesulitas atas mobilitas dan aksebilitas menuju sekolah, para orangtua pun terkendala untuk melakukan antar-jemput saban hari.
Untuk mengurai permasalahan ini, Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi NasDem, Khusnul Arif, menuturkan bahwa pihaknya bakal mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menerapkan konsep home visit.
