Metaranews.co, Kota Samarinda – Di balik deretan jalan provinsi yang terlihat mantap, masih tersisa 168 kilometer ruas jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang rusak dan belum memenuhi standar.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyampaikan keprihatinannya atas lambannya perbaikan akses jalan di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu dan kawasan perbatasan.
“Kami mendorong Gubernur (Kaltim) agar memprioritaskan pembangunan jalan di seluruh pelosok. Ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi soal dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Apansyah seusai Rapat Paripurna ke-14, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi urgen dalam rencana strategis pembangunan Kaltim tiga tahun ke depan.
Banyak wilayah belum tersentuh pembangunan memadai, membuat aktivitas ekonomi dan distribusi logistik terhambat.
Data Dinas PUPR Pera Kaltim mencatat, dari total 931 kilometer jalan provinsi, baru sekitar 763 kilometer dalam kondisi baik.
Sisanya, 168 kilometer, masih mengalami berbagai tingkat kerusakan dan tersebar di 8 kabupaten atau kota.
“Di Mahakam Ulu, jika jalan rusak bisa berbulan-bulan baru diperbaiki. Ini merugikan warga yang sangat bergantung pada jalan tersebut,” tegas Apansyah.
Kerusakan jalan diperparah oleh buruknya sistem drainase. Musim hujan kerap membuat jalan cepat rusak kembali, dan lambatnya perbaikan menjadi masalah berulang yang merugikan masyarakat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,6 triliun pada sektor Bina Marga.
Anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan serta pembangunan jembatan di berbagai wilayah.
Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar realisasi anggaran tidak hanya fokus pada jalan-jalan utama, tetapi juga menyasar daerah tertinggal.
“Pembangunan harus merata. Dari Samarinda, Kutai Barat, hingga konektivitas ke Bontang harus dipastikan berjalan. Semua daerah berhak mendapatkan akses yang layak,” lanjutnya.
Terkait rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang masuk dalam RPJMD, Apansyah mendukung penuh.
Akan tetapi ia menekankan bahwa jalan non-tol, khususnya jalan penghubung antarperkampungan, harus tetap menjadi prioritas utama.
“Pembangunan jalan tol memang penting, tapi jangan lupakan jalan penghubung antarperkampungan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutupnya.
DPRD Kaltim melalui Komisi III berjanji akan terus mengawal anggaran infrastruktur agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat paling dasar, terutama di wilayah pelosok yang selama ini terpinggirkan dari arus pembangunan. (ADV)
