Metaranews.co, Kediri – Jelang pesta demokrasi 2024, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri menggelar diskusi panel dengan tema strategi menepis bayang-bayang hoax pada Pemilu 2024, di Pendopo Nangkula Park, Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, (08/04/2023).
Adapun narasumber yang dihadirkan yakni, Komisioner KPU Tulungagung Safari Hasan; Komisioner Bawaslu Tulungagung,Endro Sunarko; Akademisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Amrullah Ali M dan Pengurus AJI Kediri, David Yohanes.
Pada acara tersebut, AJI Kediri juga turut mengundang anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se Tulungagung.
Ketua AJI Kediri, Danu Sukendro mengatakan bahwa dalam empat tahun terakhir, perkembangan internet cukup pesat. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna internet pada 2018 berkisar 132 Juta. Sedangkan pada 2022 jumlah pengguna internet mengalami peningkatan menjadi 204 Juta.
“Dari 204 Juta pengguna internet, ternyata sebanyak 191 merupakan pengguna media sosial aktif,” ujarnya.
Disisi lain, saat ini masyarakat juga akan bersiap menghadapi Pemilu 2024. Berbagai informasi Pemilu sudah tersebar diberbagai media sosial. Hal ini seperti pisau bermata dua.
“Jadi informasi Pemilu yang tersebar di media sosial harus selalu dicek kebenarannya. Karena bisa jadi informasi yang kita yakini benar, ternyata malah salah,” jelasnya.
Hal yang lebih mengkhawatirkan, apabila ada pihak yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan keuntungan kelompoknya, dan menjatuhkan kelompok lain, dengan cara memproduksi informasi palsu. Apalagi ketika Pemilu, potensi informasi yang belum jelas kebenarannya akan semakin banyak bertebaran di media sosial.
“Maka dari itu, AJI Kediri membuat diskusi panel untuk membentengi dari misinformasi, disinformasi atau hoax yang beredar ketika masa Pemilu 2024,” terangnya.
Komisioner KPU Tulungagung, Safari Hasan mengungkapkan, agar terhindar dari informasi hoaks, masyarakat harus mengakses data primer. Dimana data tersebut hanya dapat diakses melalui KPU RI.
“Apabila ditemukan informasi yang diragukan terkait Pemilu 2024, alangkah lebih baiknya bisa dicek langsung ke website resmi KPU RI,” ungkapnya.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Tulungagung, Endro Sunarko menjelaskan bahwa informasi hoaks, disinformasi atau misinformasi pada masa Pemilu seringkali ditemukan pada media yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan informasi yang tersebar itu berasal dari sumber seperti apa.
“Kami hanya bisa melakukan pengawasan akun media sosial yang terdaftar resmi. Sedangkan seringkali hoaks kami temukan pada media yang belum terdaftar,” jelasnya.
Disisi lain, Akademisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Amrullah Ali M menambahkan bahwa hoaks itu tidak bisa dipisah dari politik. Dimana kedua hal tersebut ternyata saling berkaitan satu sama lain. Tingga bagaimana masyarakat mampu memilah dan memilih informasi yang tersebar di media sosial.
“Ibarat sayur asam dengan sambal. Politik dan hoaks itu tidak bisa dipisahkan, bahkan ada beberapa pihak yang sengaja menciptakan hoaks demi kepentingan politik tertentu,” pungkasnya.
