Metaranews.co, Kota Samarinda – Keputusan manajemen Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) di Jalan Dahlia No 4, Kota Samarinda, untuk menghentikan seluruh operasional dan pelayanan medis sejak 7 Mei 2025, memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Langkah ini diambil dengan alasan pembenahan menyeluruh fasilitas dan sistem pelayanan rumah sakit.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyayangkan keputusan tersebut, terutama karena dampaknya terhadap karyawan yang menggantungkan hidup dari rumah sakit tersebut.
“Kita harus mengawal persoalan ini. Bagaimanapun, Rumah Sakit Haji Darjad pernah berkontribusi besar dalam pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur. Sejarah itu tidak bisa dihapus begitu saja,” ujar Darlis saat ditemui di gedung E DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
Darlis menekankan bahwa persoalan karyawan tidak bisa dikesampingkan.
“Masalah karyawan adalah masalah hajat hidup orang banyak. Tidak bisa ditutup mata. Mereka juga bagian dari sejarah rumah sakit ini. Karena itu kami minta agar semua pihak duduk bersama mencari solusi,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan sikap manajemen RSHD yang dinilainya tidak membuka ruang dialog secara konstruktif.
“Bukannya kami memihak kepada salah satu pihak. Kami mengundang manajemen untuk hadir dalam forum DPRD, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari jalan keluar. Tapi sayangnya, pihak rumah sakit tidak merespons secara terbuka. Padahal, ini menyangkut kepentingan bersama,” tambahnya.
Menurutnya, sejak awal mencuatnya persoalan internal di RSHD, pihak DPRD telah mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, turun tangan untuk menengahi konflik dan mencarikan solusi bersama.
“Kami sudah sampaikan kekhawatiran sejak awal agar rumah sakit ini jangan sampai tutup. Tapi sayangnya, kekhawatiran itu kini menjadi kenyataan. Padahal Kalimantan Timur masih sangat membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peran swasta dalam hal ini sangatlah penting,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dikatakan Darlis, keputusan menutup sementara operasional RSHD tidak hanya berdampak pada tenaga kerja, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini mengandalkan pelayanan medis dari rumah sakit tersebut.
“RSHD membawa nama besar, bahkan melekat dengan tokoh penting Kalimantan Timur. Kami sedih dan menyayangkan jika pada akhirnya harus tutup. Rumah sakit ini pernah menjadi mitra pemerintah dalam melayani masyarakat. Itu tidak boleh dilupakan,” tuturnya.
Sementara itu, manajemen RSHD melalui surat resmi tertanggal 7 Mei 2025, menyatakan bahwa penghentian operasional dilakukan untuk keperluan pembenahan menyeluruh.
Dalam surat tersebut, manajemen menjanjikan penyelesaian seluruh hak karyawan paling lambat 29 Agustus 2025.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa gedung rumah sakit kini hanya dijaga oleh personel keamanan dan beberapa pekerja pemeliharaan.
Tak tampak lagi aktivitas medis maupun pasien yang datang untuk berobat. Manajemen RSHD tak menampik kondisi ini dipicu oleh kesulitan keuangan yang berdampak pada tertundanya pembayaran gaji pegawai.
Perwakilan pihak rumah sakit, Desi Andriani Hangin, menyebut saat ini fokus utama adalah mencari solusi agar hak-hak pegawai bisa tetap terpenuhi.
“Saat ini di internal kita terus bergerak untuk mencarikan solusi terbaik buat menyelesaikan masalah ini. Jadi intinya pasti akan tetap terbayar. Hanya memang kalau ditanya kapan waktunya akan dibayar, kami belum bisa pastikan,” ujar Desi.
Desi juga meyakinkan bahwa pihak rumah sakit tidak akan lepas tangan terhadap hak-hak karyawan.
“Yang jelas, hak para karyawan ini pasti akan tetap kita penuhi. Doakan saja supaya bisa secepatnya,” tambahnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan solusi terbaik dapat segera ditemukan untuk membantu karyawan dan masyarakat yang terdampak oleh penutupan sementara RSHD Samarinda. (ADV)
