Pj Bupati Jombang Tegaskan ASN Tak Boleh Terafiliasi dan Terlibat Politik Praktis, Bayang-bayang Sanksi Menanti

Jombang
Caption: PJ Bupati Jombang, Sugiat, saat dimintai keterangan usai kegiatan simulasi Pemilu di Stadion Merdeka Jombang, Senin (16/10/2023). Doc: Karimatul Maslahah/Metaranews.co

Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Pj Bupati Jombang, Sugiat, kembali mengingatkan ASN di lingkup Pemkab Jombang agar tak terlibat atau terafiliasi politik dalam Pemilu 2024 mendatang.

Ia mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi bila ada ASN terlibat dalam politik praktis.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Sugiat usai menghadiri simulasi pengamanan Pemilu di Stadion Merdeka Jombang, Senin (16/10/2023) sore. Ia mengingatkan, sebagai ASN harus bersikap netral dalam Pemilu.

“ASN sesuai regulasi yang berlaku harus netral,” ujar Sugiat.

Sugiat mengaku akan secara terus menerus mengingatkan ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi terang-terangan mendukung calon yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024 mendatang.

“ASN tentu tidak boleh terafiliasi politik. Berbeda pilihan boleh, tapi jangan sampai terlibat,” jelas dia.

Pemkab Jombang, kata Sugiat, akan memantau netralitas ASN secara berkala. Jika dalam perjalannya ada temuan, maka pihaknya tak akan segan memberikan sanksi sesuai kesalahan yang dilakukan.

“Tentu kalau melanggar aturan kita beri sanksi,” tegasnya.

Sugiat berharap Pemilu 2024 di Jombang berlangsung damai dan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

“Saya yakin masyarakat Jombang sudah cukup dewasa, perbedaan ilihan adalah hal yang biasa, namun kerukunan adalah hal utama yang harus kita jaga bersama,” terangnya.

Terpisah, Anggota KPU Jawa Timur, Athoillah, menyebut pihaknya akan melakukan pemetaan daerah daerah di Jawa Timur, khususnya Jombang, guna meminimalisir potensi konflik.

“Jadi sebagai upaya meminimalisir potensi konflik, dengan memetakan daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus,” paparnya.

Menurut Athoillah, daerah yang menjadi perhatian khusus dikategorikan dalam banyak hal. Misalnya TPS di pesantren, pendistribusian logistik, dan lain-lain.

“Jadi KPU tidak belum bisa menyebut berapa daerah yang rawan konflik ya. Pada dasarnya semua daerah butuh perhatikan. Nanti kita akan memetakan masing-masing daerah dalam banyak hal, misalnya pendistribusian liogistik, TPS di pesantren, dan lain-lain,” pungkasnya.

Pos terkait