Polemik Tempat Relokasi PKL Alun-Alun Kota Kediri, Pemkot Klaim ‘Terpaksa’ Korbankan SDN Kampung Dalem 3 dan 4

Alun-alun Kota Kediri
Caption: Pemkot Kediri saat beraudiensi dengan LSM Saroja di depan Balai Kota Kediri, Senin (22/7/2024). Doc: Anis/Metaranews.co

Metaranews.co, Kota Kediri – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri mengakui bahwa mereka telah mengorbankan SD Negeri Kampung Dalem 3 dan 4, dalam relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Kediri.

Akibat relokasi para PKL tersebut, kegiatan belajar mengajar siswa terganggu. Sementara tenda para PKL yang terpasang menutupi keberadaan SDN Kampung Dalem 3 dan 4 tersebut.

Bacaan Lainnya

Imbasnya, banyak warga yang tak tahu atas keberadaan SDN Kampung Dalem 3 dan 4, dan berdampak atas minimnya penerimaan siswa pada PPDB tahun ini.

“Kita akui mengorbankan SD, tetapi memang tidak punya alternatif lain,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri, Wahyu Kusuma Wardani, saat beraudiensi bersama LSM Saroja di depan Balai Kota Kediri, Senin (22/7/2024).

Wahyu menyampaikan, pihaknya tidak punya alternatif lokasi lain untuk merelokasi sebanyak 97 PKL selama proses revitalisasi Alun-alun Kota Kediri berlangsung.

Pihaknya pun terpaksa harus membagi dua tempat relokasi, pertama di sebelah selatan Alun-alun Kota Kediri, dan kedua di depan SDN Kampung Dalem 3 dan 4.

Tempat relokasi tersebut, kata Wahyu, merupakan hasil kesepakatan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.

Koordinasi itu dilakukan karena tempat relokasi tersebut juga berpengaruh terhadap akses jalan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, saat menuju Pendopo Panjalu Jayati.

“Akhirnya jalan satu-satunya Mas Dhito hanya lewat depan hotel atau sebelah utara Alun-alun Kota Kediri,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan LSM Saroja, Supriyo, mengaku prihatin terhadap kondisi para siswa yang menjadi korban dampak dari relokasi para PKL Alun-alun Kota Kediri.

“Pemkot harus memberikan solusi, salah satunya adalah berkoordinasi dengan pihak PD Pasar. Hendaknya Wali Kota berani menerbitkan diskresi, supaya meminta PD Pasar memberikan kelonggaran tentang lapak-lapaknya yang masih kosong. Alangkah baiknya para PKL itu sementara waktu menunggu proses revitalisasi alun-alun selesai,” tutur Supriyo.

Pos terkait