Metaranews.co, Kota Samarinda – Demokrasi yang sehat tak cukup hanya dengan angka partisipasi tinggi. Itulah pesan utama yang disuarakan Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, dalam pernyataan persnya di Samarinda, Jumat (23/5/2025).
Ia menegaskan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang, untuk membentuk pemilih rasional dan sistem politik yang bersih dari praktik transaksional.
Menurut Darlis, penyelenggaraan pendidikan politik bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi strategi kunci untuk membentuk pemilih yang memahami hak-haknya secara utuh dan menggunakan hak tersebut dengan sadar, bukan karena iming-iming materi.
“Ini adalah investasi jangka panjang. Tujuannya bukan hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga memastikan partisipasi tersebut dilandasi kesadaran, bukan kepentingan pragmatis,” ujar Darlis.
Darlis mengkritik tajam praktik politik uang yang kerap mewarnai setiap kontestasi elektoral di Indonesia. Menurutnya, jika motivasi pemilih hanya berdasarkan imbalan, maka proses demokrasi kehilangan esensi dan arah.
“Jika 80 persen masyarakat datang ke TPS, tetapi motivasinya hanya imbalan materi, maka demokrasi kita tetap rapuh. Harus ada pergeseran dari politik transaksional ke politik berbasis ideologi,” tegasnya.
Selanjutnya, Darlis menekankan bahwa pejabat yang terpilih dengan cara-cara transaksional berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat, karena lebih merasa berutang kepada penyandang dana kampanye.
Hal in, kata Darlis, mengancam akuntabilitas dan integritas pemerintahan.
“Pejabat yang terpilih karena uang tidak akan merasa berkewajiban pada rakyat. Mereka justru berutang budi pada pemberi dana kampanye. Ini ancaman serius bagi akuntabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Darlis mengusulkan adanya kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjadikan pendidikan politik sebagai gerakan sosial yang melibatkan semua pihak.
Ia juga menekankan pentingnya sasaran program ini menyentuh pemilih pemula dan kelompok rentan.
“Kampus, sekolah, dan komunitas harus jadi garda terdepan. Demokrasi kuat dibangun dari kesadaran sehari-hari, bukan hanya momentum pemilu,” tambahnya.
Menurut Darlis, inisiatif ini bertujuan ganda: meningkatkan partisipasi politik sekaligus memastikan partisipasi itu berkualitas dan bermakna.
“Ini langkah untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita,” pungkasnya. (ADV)
