Metaranews.co, Kota Samarinda – Insentif bagi guru honorer swasta yang seharusnya menjadi angin segar kesejahteraan, kini justru menjadi batu sandungan akibat keterlambatan pencairan.
Sorotan keras datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, yang menyebut kondisi ini sebagai alarm serius tentang lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data pendidikan.
Dalam keterangannya pada Jumat (23/5/2025), Darlis menyatakan bahwa insentif guru honorer adalah hak mutlak yang wajib dijamin oleh pemerintah.
Ia menyoroti adanya sejumlah laporan keterlambatan penyaluran insentif di beberapa sekolah swasta, yang menjadi tanda lemahnya sinkronisasi data dari daerah ke pusat.
“Sebenarnya penyaluran insentif itu tergantung daripada daerah. Bagaimana daerah melaporkan basic datanya ke kementerian,” ungkapnya.
Darlis menekankan bahwa kelengkapan dan kesiapan data adalah faktor utama agar penyaluran insentif berjalan lancar.
Pihaknya pun menyoroti peran vital Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi basis utama penentuan hak-hak guru, termasuk insentif.
“Kelengkapan serta kesiapan data menjadi penting, agar penyaluran insentif ini bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Masalah muncul, lanjut Darlis, ketika data guru honorer dari sekolah tidak sesuai atau tidak tersinkronisasi dengan data yang ada di dinas pendidikan hingga ke Kemendikbudristek.
Padahal, Dapodik adalah sistem yang harus dijaga akurasinya karena menjadi dasar berbagai kebijakan nasional di bidang pendidikan.
“Jadi data guru honorer dari sekolah, kemudian ke dinas pendidikan, hingga ke pusat itu harus sinkron,” tegas politisi ini.
Darlis juga mengingatkan bahwa banyak guru honorer yang masih hidup dalam keterbatasan, sehingga keterlambatan insentif akan memperparah beban mereka.
Oleh karena itu, ia mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kaltim segera melakukan pembenahan data dan memastikan proses penyaluran tidak lagi tertunda.
“Kalau dikaitkan dengan kebutuhan para guru honorer, itu juga masih sangat kurang. Maka jangan sampai insentif ini, realisasi penyalurannya terlambat,” tutupnya.
Masalah ini menjadi ujian nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan perhatian terhadap nasib guru honorer swasta yang selama ini berada di garda depan pendidikan tanpa kepastian penghasilan tetap. (ADV)
