Metaranews.co- Peningkatan kasus Covid-19 di Kota Malang ditanggapi serius oleh pemerintah. Tak hanya pihak eksekutif, namun juga menjadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana. Pemerintah Kota Malang diminta untuk mengoptimalkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) 2022 sebesar Rp 85 milyar. Apalagi, awal Februari ini, pemerintah pusat telah menyatakan Indonesia memasuki gelombang ketiga Covid-19, termasuk di Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang memiliki anggaran BTT senilai Rp 85 milyar yang memang dipersiapkan untuk penanganan Covid-19 di 2022.
“Kota Malang sudah punya anggaran BTT Rp 85 milyar tahun ini untuk penanganan Covid-19. Saya kira gunakan saja anggaran itu. Kita sudah punya pengalaman gelombang kedua Covid-19, itu bisa dibuat untuk acuan menanggulangi (gelombang 3),” ujarnya Minggu (6/2/2022).
Menurutnya, anggaran tersebut harus dialokasikan sesegera mungkin untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang yang saat ini tengah naik. Sehingga gelombang ketiga Covid-19 tidak terjadi di Kota Malang.
“Kita lebih baik mencegah dari pada kejadian besar terjadi. Kami juga harapkan Pemerintah Kota Malang dan seluruh OPD serta seluruh Satgas Covid-19 Kota Malang bergerak bersama sama,” tuturnya.
Namun dia juga berharap masyarakat turut serta dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang. Salah satunya dengan memperketat protokol kesehatan disetiap aktivitas kegiatan terutama yang di luar rumah.
“Tentu saja dukungan dari masyarakat juga dibutuhkan untuk mensukseskan pencegahan Covid-19 di Kota Malang ini,” ucapnya.
Made juga mengaku siap menerapkan pembatasan pada kegiatan kegiatan krusial DPRD Kota Malang. Seperti membatasi agenda pertemuan pertemuan besar di DPRD Kota Malang.
“Berhubung pandemi meningkat terutama omicron, kami tetap akan mengikuti instruksi pemerintah. Maka kami siap membatasi kegiatan seperti pertemuan pertemuan besar,” kata politisi PDIP itu.
