Akhir Tahun, Serapan APBD Kabupaten Kediri Masih di Bawah 60 Persen

Ilustrasi APBD (Istimewa)

Metaranews.co, Kediri – Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Taufik Chavifudin menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kediri di triwulan ke 4 tahun 2022.

Sampai hari ini menurut Taufik, serapan APBD Pemkab Kediri masih dibawah 60 persen.

Bacaan Lainnya

“Beberapa waktu kemarin di PAK juga membahas itu. Sebab ini sudah menuju akhir tahun, serapan dari masing-masing Dinas masih dibawah 60 persen, ini masalah,” kata Taufiq, saat dikonfirmasi metaranews.co, Kamis (27/10/2022).

Hal itu menurut Taufik adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan segera oleh Pemkab Kediri. Sebab dalam 2 tahun terakhir data Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) terus meningkat setiap tahunnya.

“Tahun 2020 itu Silpa Kabupaten Kediri ada Rp300 miliar sementara pada 2021 justru meningkat sebesar Rp559 milliar,” jelasnya.

Pada momentum triwulan akhir Oktober ini, Taufiq menyebut seharusnya APBD dapat menyerap sebanyak 90 persen. “ini masih ada waktu sekitar 3 bulan ke depan, harus bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Taufik melanjutkan, ada tiga SKPD paling dominan dalam kurangnya serapan anggaran ini yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan dan Pemukiman (PUPR), dan Dinas Pendidikan.

Beberapa alasan dari Dinas tersebut dikatakannya, karena sejumlah pengadaan program Satker ada pada akhir tahun. Menurut Taufik, alasan tersebut masih menjadi masalah setiap tahun yang masih belum bisa diatasi.

“Penyebabnya kebanyakan proyek-proyek pengadaan yang katanya masih menunggu proses lelang dan sebagainya,” jelasnya.

Padahal para anggota DPRD setiap kali pembahasan setiap tahun selalu mengingatkan rendahnya serapan anggaran ini. Dikhawatirkan terjadinya besaran tinggi nilai Silpa setiap akhir tahun.

“Ini problem tahunan sepertinya, menyoroti SKPD sudah tidak pernah lelah untuk perencanaan yang haris lebih dimatangkan, agar program bisa berjalan. Tidak kemudian sampai menjelang akhir tahun, anggaran serapan masih rendah. Jadi kebut setoran jadinya,” kata Taufiq.

“Tapi di dua tahun pemerintahan Mas Dhito ini permasalahan (Serapan anggaran) ini nampaknya juga belum teratasi. Silpa naik terus,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *