Metaranews.co, News – Personel Brimob akan disiapkan Polri untuk amankan gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya akan menyampaikan perihal ini dihadapan anggota DPR saat rapat kerja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Listyo Sigit mengatakan, jika pihaknya tengah mempersiapkan personel Brimob dalam tugas pengamanan Pemilu 2024 mendatang.
“Polri juga telah menyiapkan personel Brimob yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat (RRC) sebagai power on hand Kapolri, Dankor Brimob dan Kapoda yang siap dikerahkan kapanpun dan dimanapun untuk menghadapi situasi kontinjensi,” ucap Sigit dalam pemaparannya pada pertemuan tersebut, melansir Suara.com, Kamis (13/4/2023).
Selain itu, pasukan Brimob Polri akan dibagi di zona VII seluruh Indonesia untuk memudahkan mobilisasi dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.
“Dimana masing-masing zonasi saling membackup namun tetap memperhatikan kebutuhan personel di daerah asalnya guna mengantisipasi eskalasi gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” katanya melanjutkan.
Selain melakukan upaya penguatan Bhayangkara Pengawas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024, Sigit mengatakan, Polri telah menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu.
“Kerja sama ini akan menjadi landasan hukum bagi sinergi di lapangan guna mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dan pemilu serentak,” ungkapnya.
Kemudian, Polri juga mendorong upaya penguatan Persatuan dengan mendirikan 12 rumah kebangsaan sebagai bagian dari upaya Polri mendorong persatuan dan kesatuan.
“Ke-12 rumah nasional ini tentu akan kita kembangkan, dan kita harapkan menjadi sistem pendingin sebagai wadah pemersatu berbagai elemen masyarakat guna mencegah perpecahan atau polarisasi yang akan terjadi,” jelasnya.
Menurutnya, upaya pengamanan yang dilakukan partainya penting karena saat ini sudah memasuki tahapan pemilu serentak 2024. Apalagi, lanjutnya, pesta demokrasi ini memiliki kompleksitas tersendiri.
“Potensi kelalaian aparat beberapa waktu lalu menghambat pengiriman logistik pemilu ke lokasi, bahkan bisa terjadi polarisasi di tengah masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik,” pungkas Sigit.
